DPK 4.1 Flashcard

Front

Apa tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3?

Back

Untuk menjamin agar setiap tenaga kerja memperoleh perlindungan atas keselamatannya dan kesehatannya dalam bekerja, serta mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Front

Di mana saja Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 berlaku?

Back

Di semua tempat kerja yang mempekerjakan tenaga kerja, baik itu di darat, laut, atau udara.

Front

Apa kewajiban pengusaha menurut Pasal 8?

Back

Pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri, memberikan pelatihan, dan membuat prosedur kerja yang aman serta melakukan pengawasan secara berkala.

Front

Apa yang harus dilakukan tenaga kerja menurut Pasal 12?

Back

Tenaga kerja wajib mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan, menggunakan alat pelindung diri, dan melaporkan kondisi berbahaya atau kecelakaan kerja.

Front

Apa wewenang pengawas ketenagakerjaan menurut Pasal 14?

Back

Pengawas berwenang melakukan inspeksi untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang K3 dan memberikan instruksi kepada pengusaha.

Front

Apa yang harus dilakukan pengusaha untuk mencegah kecelakaan menurut Pasal 3?

Back

Pengusaha harus mencegah dan mengendalikan risiko kecelakaan dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerja, bahan berbahaya, dan peralatan kerja.

Front

Apa sanksi bagi pengusaha yang melanggar undang-undang K3?

Back

Pengusaha dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, terutama jika menyebabkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

Front

Apa kewajiban perusahaan terkait pendidikan dan pelatihan K3?

Back

Perusahaan wajib melakukan pendidikan dan pelatihan K3 secara berkala untuk meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya keselamatan kerja.

Front

Apa hak pekerja terkait perlindungan K3?

Back

Pekerja berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta berhak menolak bekerja jika kondisi tempat kerja membahayakan keselamatan.

Front

Apa yang harus dilakukan terkait pelaporan kecelakaan kerja?

Back

Setiap kecelakaan kerja harus dilaporkan kepada instansi terkait sesuai prosedur yang diatur, dan pengusaha serta pengawas harus bekerja sama dalam investigasi.