Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Front

Apa tujuan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?

Back

Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum.

Front

Apa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik?

Back

Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan sejenisnya.

Front

Apa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik?

Back

Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Front

Apa yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Back

Keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah.

Front

Apa yang harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik terkait data pribadi?

Back

Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan.

Front

Apa sanksi bagi orang yang menyebarkan berita bohong dalam Transaksi Elektronik?

Back

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

Front

Apa yang dimaksud dengan Sertifikat Elektronik?

Back

Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.

Front

Apa yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) mengenai intersepsi?

Back

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer milik orang lain.

Front

Apa yang dimaksud dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam konteks Undang-Undang ini?

Back

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Front

Apa yang harus dilakukan Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan Informasi Elektronik?

Back

Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.