Pungutan Negara

Front

Cukai adalah

Back

pungutan negara yang dikenakan terhadap barang barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Front

Tempat penyimpanan adalah

Back

tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.

Front

Tempat penjualan eceran adalah

Back

tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.

Front

Daerah pabean adalah

Back

wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang di bidang kepabeanan.

Front

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik?

Back

konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Front

Dokumen cukai adalah

Back

dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.

Front

Kepabeanan adalah

Back

segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar

Front

Kawasan pabean adalah

Back

kawasan dengan batas batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Front

Kantor pabean adalah

Back

kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Front

UU Cukai dan Perubahannya?

Back

UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU no 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan