Flashcard tentang UUD 1945

Front

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan Pasal 6A ayat (2), menyatakan bahwa:

Back

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Front

Ketentuan bahwa "Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak" termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan Pasal dan ayat berikut: Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1)

Back

Pasal 2 ayat (3)

Front

"Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut." Ketentuan tersebut terdapat dalam Rumusan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditetapkan pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun...

Back

2001

Front

Rumusan Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

Back

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Front

Salah satu Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan undang-undang adalah: Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemilihan Umum, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Pemerintahan Daerah, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2002 tentang Pemberantasan Korupsi

Back

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Front

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara dengan nomor dan tahun berikut: Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 2002, Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2005, Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006, Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2007

Back

Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006

Front

Rumusan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

Back

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Front

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pernyataan tersebut merupakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rumusan Pasal 2 ayat (1), yang terdapat dalam Bab II tentang...

Back

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Front

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7A yang rumusannya adalah...

Back

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Front

Preambule sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan istilah lain untuk menyebut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalamnya terdapat pernyataan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia pada alinea ketiga, yang rumusannya adalah...

Back

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.