CPNS

Kabinet Djuanda

Materi TKW

Apa Itu Kabine Djuanda ?

Penjelasan, Fungsi, Sejarah Singkat

Penjelasan

Kabinet Djuanda atau Kabinet Kerja merupakan Kabinet bentukan dari Presiden Ir. Soekarno pada 9 April 1957 menggantikan Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

Kabinet ini disebut sebagai Kabinet Zaken¹ .

^{1 Kabinet Zaken akan di jelaskan di materi berikutnya ya gengs}

Keterangan Singkat

• Jumlah Anggota : 28 orang

• Perdana Menteri : Ir. Djuanda kartawidjaja

• Wakil Perdana Menteri : Sri Sulta Hamengku Buwono IX

• Kepala Negara : Ir. Soekarno

Program Kabinet Djuanda

Program kerja Kabinet Djuanda sering di sebut dengan PANCAKARYA.

Program ini di usulkan juga oleh Ir. Soekarno selaku Kepala Negara.

PANCAKARYA

• Membentuk Dewan Nasional

• Normalisasi keadaaan Republik Indonesia

• Melanjutkan pembatalan konferensi Meja Bundar

• Memperjuangkan Irian Barat

• Mempercepat pembangunan

SEJARAH SINGKAT

Beberapa keterangan tambahan ada di bagian belakang

Awal

Indonesia mengacu pada Ordonansi Hiandia Belanda 1939 :

1. Pulau - pulau di Wilayah Indonesia dipisahkan oleh laut

2. Tiap Pulau hanya mempunyai laut di sekeliling pulau sejauh 3 mil dari garis pantai

AKIBATNYA :

Kapal Asing boleh bebas melayar di laut Indonesia

Adanya Deklarasi Djuanda

Indonesia menganut prinsip negara kepulauan, Sehingga laut - laut antar pulaupun merupakan wilayah RI & bukan kawasan bebas.

Diresmikan Di Indonesia

UU No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia

AKIBATNYA :

Wilayah RI berganda 2.5x lipat dari

2.027.087km² menjadi 5.193.250km²

Kecuali IRIAN BARAT

(pada saat itu belum di akui sebagai wilayah RI secara Internasional)

Perjuangan Panjang

Deklarasi di terima & ditetapkan oleh Konverensi hukum Laut PBB Ke-III tahun 1982. United Nation Convention On The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982 di Montego Bay / Jamaika tanggal 10 Desember 1982 bahwa RI adalah Negara Kepulauan

Hari Nusantara

13 Desember 1999

Abdurahman Wahid

Mencanangkan Hari Nusantara

Kepres No. 126 tahun 2001

Megawati

Meresmikan hari Nusantara sebagai Hari perayaan Nasional tak libur

In Fact

Masih banyak sejarah yang tertuliskan diantara sejarah singkat

Tak bahas persatuan yak

UU NO. 4/PRP/1960 ttg Perairan Indonesia

Di perkuat dengan Keputusan Presiden No. 103/1963 yang menetapkan seluruh perairan Nusantara Indonesia sebagai satu lingkungan laut yang berada di bawah pengamanan Angakatn Laut RI

DEKLARASI DJUANDA Ternyata

Baru diakui dunia pada 16 November 1994 setelah Gunaya resmi menandatangani sebagai negara ke 60 yang menyatakan bahwa perhitungan maritim 12 mill dari garis pantai.

IDE adanya Hukum Laut yg Baru

1956 kala Ali Sastromidjojo menjabat sebagai Perdana Meteri untuk kedua kalinya. Desakan Departemen Keamanan RI untuk memperbaharui hukum laut yang lama (Ordonansi 1939) karena membahayakan kepentingan Indonesia

17 Oktober 1957

Perdana Menteri, Ali Sastromidjojo menyetujui ide & membentuk Panitia Interdepartemental

Panitia Interdepartemental

Tugas :

Merancang UU mengenai wilayah perairan Inondeisa dan lingkungan maritim berdasarkan keputusan Perdana Menteri

No. 400/P.M./1956

Panitia Interdepartemental

• Ketua : Kolonel Pirngadi

• Panitia berhasil menyelesaikan RUU wilayah perairan Indonesia dan lingkungan maritim yang baru selama 14 bulan

• Pada dasarnya sama dengan Ordonansi 1939, namun bedanya Laut teritorial Indonesia dari 3 mil di ubah ke 12 mil

Kabinet Ali Sastromidjojo Dimisioner

Sebelum RUU di setujui kabinet ini si Bubarkan oleh Presiden karena adanya kekacauan nasional yang terjadi kala itu, di dalam maupun luar kabinet. Sehingga di gantikan oleh Kabinet Djuanda

1 Agustus 1957

Ir. Djuanda mengangkat Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari dasar hukum guna mengamankan ke utuhan wil. Indonesia

IDE Mochtar Kusumaatmadja

Adanya "Asas Archipelago" yang telah di tetapkan oleh Mahkamah Internasional III pada 1951

Alternatif Untuk Deklarasi Djuanda

Maka disusunlah "Asas Negara Kepulauan" dengan dasar "Asas Archipelago" sebagai dasar hukum laut Indonesia

Dengan dasar "Asas Archipelago" Indonesia akan menjadi negara kepulauan atau "Archipelagic State" yang merupakan eksperimen radikal dalam sejarah hukum laut dan hukum tata negara di dunia

13 Desember 1957

Panitia rancangan undang - undang laut teritorial dan lingkungan maritik di panggil Ir. Djuanda di Pejambon, Jakarta. Ketuanya Pirngadi dan Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan peta baru dengan garis teritorial 12 mil dari garis air rendah

Hasil Rapat 13 Desember 1957

Konsep yang mengatakan "Segala perairan disekeliling dan diantara pulau - pulau di Indonesia merupakan bgaian yang tidak terpisahkan dari daratan dan berada dibawah kedaulatan Indonesia"

ISI DEKLARASI DJUANDA

• Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri

• Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah menjadi satu kesatuan

• ketentuan Ordonansi 1939 dapat memecahbelah Indonesia

TUJUAN DEKLARASI DJUANDA

• Mewujudkan NKRI yang bulat dan utuh

• Menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai asas negara kepulauan

• Mengatur lalu lintas damai pelayaran untuk Indonesia yang aman

UNCLOS I

Di Jenewa, Swiss tahun 1958

Adanya perundingan tanpa mufakat mengenai teritorial dari negara besar maritim

UNCLOS II

Jenewa, Swiss -- 16 Maret - 26 April 1960

Indonesia mengajukan Deklarasi Djuanda (namun belum diterima)

Adanya beberapa kesepakatan yang di bentuk di dunia namun untuk pembagian maritim belum disepakati

UNCLOS III

Teluk Montego, Jamaika 10 Desember 1982

yang sekarang di kenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang ditanda tangani 119 Negara dengan hasil, membagi laut menjadi 3 jenis/zona maritim

1. Laut bagian wilayah kedaulatan

(Laut teritorial, Laut pedalaman)

2. Laut BUKAN wilayah kedaulatan namun negara tersebut memiliki hak-hak yuridiksi terhadap aktifitas - aktifitas (Zona tambahan/ZEE)

3. Laut berada di luar dua diatas (Laut bebas)

4. Mangtur hak - hak dan kewajiban Negara pantai yang harus dipatuhi

YUKS MULAI KUISNYA

letgo

Multiple Choice

Deklarasi Djuanda di gagaskan untuk mengamankan wilayah Indonesia. Siapakah penerima ide/gagasan tersebut ?

• Djuanda Kartawidjaja

• Ir. Soekarno

• Mochtar Kusumaatmadja

• Ali Sastromidjojo

Multiple Choice

Pada tahun berapakah Panitia Interdepartemental di bentuk ?

• 1955

• 1956

• 1957

• 1958

Multiple Choice

Siapakah Kolonel pirngadi ?

• Perdana Menteri

• Ketua Departemen Keamanan RI

• Pengagas Ide Deklarasi Djuanda

• Ketua Panitia Interdepartemental

Multiple Choice

UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia diperkuat dengan Keputusan Presiden nomor berapa dan tahun berapa yang menetapkan seluruh perairan Nusantara Indonesia sebagai salah satu lingkungan laut yang berada di bawah pengamanan angakatn laut RI

• No.216/1957

• No.126/1958

• No. 103/1957

• No. 103/1963

Multiple Select

PANCAKARYA berisi....

• Membentuk Paniia Interdepartemental

• Menormalisasi keadaan RI

• Memperjuangkan Irian Barat

• Melenjutkan pembatalan pembentukan Dewan Nasional

Multiple Select

Tujuan adanya Deklarasi Djuanda

• Mewujudkan cita-cita bangsa sesuai UUD 45

• Bentuk perjuangan Kabinet Djuanda untuk Irian Barat

• Mengatur lalu lintas damai pelayaran

• Menentukan bata - batas Wilayah NKRI sesuai asa negara Kepulauan

Multiple Select

Dimana saja UNCLOS I -III pernah di selenggarakan

• Jenewa, Swiss

• New York, United State

• Montego Bay, Jamaika

• Vienna, Austria