Konsep hak dan kewajiban asasi manusia Kelas XI

OM Swastyastu

Makna HAM

Menurut Miriam Budiardjo, hak yang dimiliki manusia sejak lahir dikehidupan masyarakat (UU No. 39 Tahun 1999). Adapun makna ham:

1.HAM alamiah

2.HAM instrument

HAM memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1.Hakiki (hak yang sudah ad sejak lahir)

2.Universal (berlaku tanpa memandang status)

3.Tidak dapat dicabut (tidak dapat diserahkan kepada orang lain)

4.Tidak dapat dibagi (semua orang berhak mendapatkan haknya)

Makna Kewajiban Asasi Manusia

- Segala sesuatu yang dilaksanakan dgn penuh tanggung jawab

- Sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia

- Seperangkat kewajiban yg apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlasksananya dan tegaknya HAM (UU. No.39 Tahun 1999)

Pengertian HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 :

 

    Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

    hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia   

●

Pengklasifikasian HAM

Menurut Briely :

1.hak mempertahankan diri

2. hak kemerdekaan 

3. hak persamaan pendapat

4. hak untuk dihargai

5. hak untuk bergaul

Menurut John Locke, Aristoteles,

Motesquieu dan J. J. Rousseau:

1.hak kemerdekaan atas diri sendiri

2.hak kemerdekaan beragama

3.hak kemerdekaan berkumpul

4.hak bebas dari rasa takut

5.hak kemerdekaan pikiran dan pers

Perkembangan HAM

Hak Asasi Pribadi

1. Kebebasan menyatakan pendapat

2. Kebebasan memeluk agama

3. Kebebasan bergerak

Hak Asasi Ekonomi

1. Hak untuk memiliki sesuatu

2. Hak untuk membeli, menjual dan memanfaatkannya

Hak Asasi dalam Hukum dan Pemerintahan

1. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama

dalam hukum

2. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama

dalam pemerintahan

Multiple Choice

2. Berikut ini yang bukan termasuk perkembangan HAM dalam Hak Asasi Politik adalah....

• Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan

• Hak untuk mendirikan partai politik

• Hak memilih dalam pemilu

• Hak untuk dipilih dalam pemilu

• Prosedural dalam hal penangkapan