KD 3.2. KETENTUAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

KD 3.2. KETENTUAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

by Yusticia Indrianingsih, S.Pd.

​A. WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

​Wilayah negara sebagai suatu bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup warga negara dari

negara tersebut.

​1. Pengertian Wilayah Negara dan Deklarasi Djuanda

​A. WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

​Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda.

​1. Pengertian Wilayah Negara dan Deklarasi Djuanda

​A. WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

​2. Ruang Lingkup Wilayah Negara Indonesia

​Wilayah negara meliputi:

•wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya,

•wilayah perairan,

•wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, dan

•wilayah ruang angkasa

​Kewenangan pemerintah dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan tercantum dalam peraturan mengenai batas wilayah antarnegara, yaitu Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat (1).

​A. WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

​3. Kekuasaan Negara atas Kekayaan Alam  dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

​UUD 1945 berhak mengatur pihak yang menguasai kekayaan alam Indonesia

B. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUK INDONESIA

​1. PENGERTIAN PENDUDUK DAN WARGA NEGARA

​Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara.

​warga negara adalah anggota sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya

B. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PENDUDUK INDONESIA

2. Kedudukan Warga Negara dalam Negara

​Dalam penerapan asas kewarganegaraan, terdapat dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan naturalisasi.

​

​Negara Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang warga negara, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

C.Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia

​1. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan

​Setiap manusia memiliki kebebasan secara hakiki dalam memilih, melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya, dan tidak boleh dipaksa oleh siapa pun.

​

​Setiap manusia memiliki kebebasan secara hakiki dalam memilih, melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya, dan tidak boleh dipaksa oleh siapa pun.

C.Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia

.2. Membangun Kerukunan Umat Beragama

​

Indonesia mengenal Tri Kerukunan Beragama, yaitu tiga prinsip dasar aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

​D. SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

​1. SUBSTANSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

​Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara berdasarkan Penjelasan atas UU No. 3 Tahun 2002, sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945.

​Adapun ketentuan mengenai kedudukan dan peran TNI serta Polri dalam pembelaan negara, diatur dalam Ketetapan MPR VI Tahun 2000

​

​D. SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

​Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

​D. SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2. Kesadaran Bela Negara dalam Konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

​Di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat nilai-nilai bela negara yang harus dipahami, yaitu:

•Cinta tanah air,

•Kesadaran berbangsa dan bernegara,

•Pancasila,

•Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan

•Memiliki kemampuan bela negara.