Perumusan UUD NRI Tahun 1945

Multiple Choice

Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan pada sidang ...

• PPKI

• BPUPKI 1

• BPUPKI 2

• Paripurna MPR

Multiple Choice

Yang menjabat sebagai ketua dalam sidang BPUPKI 2 adalah ...

• Ir. Soekarno

• K.R.T. Radjiman W

• Moh. Hatta

• Moh. Yamin

Multiple Choice

Sebuah hukum dasar bagi penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan, sering disebut dengan ...

• UUD NRI Tahun 1945

• Undang Undang

• Pancasila

• Konstitusi

Multiple Choice

Jika Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara kita, maka UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai ... di negara kita.

• konstitusi

• dasar bernegara

• staatsfundamental norm

• dasar falsafah bernegara

Multiple Choice

Berikut yang merupakan alasan utama mengapa pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh dirubah sampai kapanpun adalah karena ...

• pembukaan UUD sangat penting bagi bangsa kita

• mengubah pembukaan UUD sama dengan membubarkan NKRI

• untuk menjaga keaslian teks pembukaan UUD

• untuk menghindari adanya amandemen

Multiple Choice

Sampai saat ini, konstitusi kita telah mengalami 4x amandemen, yaitu tahun ....

• 1999, 2000, 2001, 2002

• 1998, 1999, 2000, 2001

• 1999, 2001, 2002, 2003

• 1998, 1999, 2001, 2002

Multiple Choice

UUD NRI Tahun 1945 pertama kali disahkan pada sidang PPKI tangga 18 Agustus 1945 yg diketuai oleh ...

• Moh. Hatta

• KRT. Radjiman W

• Moh. Yamin

• Ir. Soekarno

Multiple Choice

Agenda sidang BPUKI 2 pada tanggal 13 Juli 1945 membahas tentang ....

• dasar negara Indonesia

• lambang negara, bentuk negara, dll

• rancangan UUD NRI Tahun 1945

• pemilihan presiden dan wakil presiden

Multiple Choice

Konstitusi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis biasa disebut dengan ....

• konveksi

• konvensi

• konduksi

• isolasi

Multiple Select

Berikut yang merupakan fungsi kontitusi menurut paham konstitusionalisme adalah ... (bisa pilih 2 jawaban)

• untuk melindungi hak warga negara

• untuk menjaga keutuhan negara

• untuk membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak sewenang wenang

• untuk menata kehidupan masyarakat