demokrasi Revolusi

​Demokrasi masa Revolusi

Tahun 1945-1949 merupakan masa Demokrasi pada masa revolusi.

Demokrasi blm bisa berjalan sebagaimana mestinya karena msih dalam masa revolusi Fisik​

​

revolusi fisik ​

Multiple Choice

Berikut ini yang tidak termasuk nilai-nilai yang semestinya melandasi pemerintahan demokrasi adalah…

• Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga

• Mendukung penggunaan kekerasan seoptimal mungkin

• Menjamin perubahan masyarakat secara damai

• Menyelenggarakan pergantian pemimipin secara teratur

• Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat

​Demokrasi masa Revolusi

Revolusi Fisik adalah masa dimana rakyat Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia yg baru. atau masa memepertahankan tujuan dari bangsa Indonesia dari pasukan Belanda yg ingin kembali menguasai Indonesia​

​Ciri-ciri Demokrasi masa Revolusi

Partai Politik Tumbuh dan berkembang dengan pesat

Pemilihan umum belum bisa dilaksanakan

Pelaksanaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen​

revolusi fisik ​

Multiple Choice

Berikut yang bukan ciri - ciri dari Demokrasi...

• Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga

• menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur

• mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat

• menjamin tegaknya keadilan

• merumuskan kebijakan secara sepihak

​Maklumat ;

1. Maklumat Wakil Presiden No. X tgl 6 Oktober 1945, KNIP berubahjadi Lembaga legeslatif

2. tgl 3 November 1945 Pembentukan partai politik

3. Tgl 14 November 1945 Perubahan sistem Pemerintah Presidensil menjadi Parlemen​

revolusi fisik ​

Multiple Choice

Dinamika sistem pemerintahan di Negara Indonesia mengalami beberapa kali amandemen, berikut ini membedakan sistem pemerintahan sebelum dan sesudah amandemen adalah ….

• sebelum amandemen presiden sebagai kepala Negara, sesudah amandemen presiden hanya menjabat sebagai kepala pemerintahan

• sebelum amandemen menteri bertanggung jawab kepada parlemen, sesudah amandemen menteri bertanggung jawab kepada presiden

• sebelum amandemen presiden dipilih oleh MPR, sesudah amandemen presiden dipilih oleh rakyat

• sebelum amandemen DPA sebagai lembaga tinggi Negara, setelah amandemen DPA tidak menjadi lembaga tinggi Negara

• sebelum amandemen kekuasaan presiden tidak terbatas, sesudah amandemen kekuasaan presiden terbatas