kedaulatan NKRI

​Kedaulatan NKRI

Some text here about the topic of discussion

Kedaulatan

DEMOKRASI

Sifat
kedaul
atan

Tidak

terbatas

tunggal

permanen

Asli

Adanya pemerintahan yang berdaulat
merupakan salah satu unsur konstitutif
dari sebuah negara merdeka secara de
facto selain harus memiliki penduduk
dan wilayah

Kedaulatan dalam sebuah negara :
1.Kedaulatan ke dalam : bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan
mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan
untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat,
laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.Kedaulatan ke luar, berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan
bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh pelaksanaan kedaulatan ke luar, antara lain
mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam
organisasi internasional, dan sebagainya.

Bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia

Landasan hukum kedaulatan NKRI

“Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea 4” ; Pasal 1 ayat 2 “kedaulatan berada
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI 1945” ;

Pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum

Pasal 27 kewajiban menjunjung tinggi hukum

1.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

2.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
undangundang dasar.

3.

Negara Indonesia adalah negara hukum.

4.

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan
Perwakilan Rakyat.

5.

Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

6.

MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam
masa jabatannya menurut UUD.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai
Pancasila sebagai satu kesatuan

Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan
melalui musyawarah mufakat :

bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan ; berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat
kebijaksanaan ; berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta
mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat ;
dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan serta menjunjung
tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan ; dilaksanakan secara jujur dan
bertanggung jawab.

Demokrasi Pancasila

1. Mengutamakan
kepentingan bangsa dan
negara di atas kepentingan
pribadi atau golongan dan
mengakui hak milik
perorangan.
2. Keputusan diambil dengan
musyawarah mufakat.
3. Agama merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari
kehidupan bernegara.
4. Tidak dikenalnya diktator
mayoritas dan tirani
minoritas.

Demokrasi Liberal

1. Mengutamakan
kepentingan pribadi dengan
mendukung sepenuhnya
usaha pribadi (private
enterprise).
2. Keputusan diambil dengan
suara terbanyak (50 + 1).
3. Memisahkan urusan
agama dengan kehidupan
negara (sekuler).
4. Keputusan ditentukan oleh
kesepakatan kesepakatan
individu sebagai warga
negaranya.

Demokrasi Sosialis

1. Mengutamakan
kepentingan bersama
dengan mengabaikan
kepentingan pribadi.
2. Keputusan diambil
berdasarkan kehendak
mayoritas.
3. Tidak mengenal agama
karena tidak mengakui
adanya Tuhan Yang Maha
Esa.
4. Suara mayoritas kelompok
besar masyarakat yang
menentukan segalanya.

Lembaga Negara di Indonesia

Lembaga negara di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945, seluruh tugas
pokok dan fungsinya sudah tertera juga di UUD NRI 1945 dan dijabarkan
dengan UU

1.

MPR (anggotanya DPR dan DPD)

2.

Presiden (Kepala negara, eksekutif, bersama menyusun APBN
bersama DPR)

3.

DPR (fungsi legislasi, anggaran dan pengwasan) (Hak interpelasi,
angket, mengeluarkan pendapat)

4.

DPD (perwakilan dari daerah-daerah)

5.

BPK (memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara)

6. MA (Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi
dari semua lingkungan peradilan) - pertimbangan grasi dan rehabilitasi

7. KY (mengusulkan pengangkatan hakim agung (anggota Mahkamah
Agung), menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim) - diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
persetujuan DPR

8. MK (terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden - diajukan oleh MA, DPR, dan presiden.

Home

Open in new tab

Copy link

Multiple Choice

Kedaulatan rakyat di Negara Indonesia tergambar dalam hal di bawah ini, kecuali....

• Pemilu anggota DPR

• Pemilu Presiden

• Sila Pertama Pancasila

• Sila Keempat Pancasila