Environmental Governance

Environmental
Governance
Tata Kelola Lingkungan Hidup
s
Ahmad Nizar Hilmi, S.AP., MPA.

Disampaikan dalam Kuliah Kebijakan Lingkungan Hidup
Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara
Universitas Negeri Surabaya

Krisis Lingkungan

Kita mungkin selalu
ingin memecahkan
masalah lingkungan
hidup, tapi dari mana

memulainya?

Apa yang Anda
ketahui tentang

GEJALA?

Apa yang Anda
ketahui tentang

MASALAH?

Open Ended

Apa yang terbesit di pikiran Anda ketika melihat kata 'Gejala'?

Menurut Anda, apakah
ini sebuah masalah?
Atau hanya gejala dari
masalah sebenarnya?

Open Ended

Apa yang Anda bisa definisikan tentang kata 'Masalah'?

Beda antara ‘Masalah’ dan ‘Gejala’

Simptom: Gejala yang tampak
dari suatu masalah

Core problem: inti masalah
sesungguhnya

?

Analisis Rumusan Masalah - Pohon Masalah (Logic Tree)

Banjir
Gejala

Apa sebabnya?

Apa sebabnya?

Masalah

Masalah

Analisis Rumusan Masalah - Pohon Masalah (Logic Tree)

Banjir
Gejala

Tata kelola
pemerintah

Tata ruang

Penegakan regulasi

Kebijakan ekonomi tidak
ramah lingkungan

Perilaku
masyarakat

Manajemen limbah
domestik

Konsumtif pada
komoditas non-recycle

Perilaku
bisnis

Eksploitasi alam
berlebihan

Manajemen limbah

Krisis
iklim

Praktik ekonomi tidak ramah
lingkungan

Energi bersih vs energi kotor

Perhatikan

1. Sumber daya
2. Pembobotan

Analisis Rumusan Masalah Fishbone

Definisi masalah:
“Stakeholder tidak cukup
mampu menerapkan
ekonomi ramah lingkungan”

PROBLEM STATEMENT
Main Cause B

Main Cause A

Main Cause C

Main Cause D

Level 1
cause

Level 2

why

Analisis Rumusan Masalah Fishbone

Definisi masalah:
“Stakeholder tidak cukup
mampu menerapkan
ekonomi ramah lingkungan”

PROBLEM STATEMENT
Main Cause B

Main Cause A

Main Cause C

Main Cause D

Level 1
cause

Level 2

why

Umur
Regulasi

Biaya

Profit

Jumlah
pelaku

Daya
tahan

Open Ended

Apa yang Anda bisa simpulkan tentang 'Problem Statement'?

Environmental
Governance

Lingkungan
Hidup

Tata Kelola
(pemerintahan)

Bagaimana melihat
peran pemerintah
dalam memandang,
menjaga, dan
mengelola lingkungan
hidup di tengah
sistem ekonomi dan
politik yang
sedemikian rupa?

Environmental Governance

Governance
(tata kelola)

Institusi

Struktur

Proses

Siapa membuat keputusan apa,
bagaimana, dan untuk siapa?

Bagaimana tindakan diambil, oleh
siapa, dan apa dampaknya?

(Graham et al., 2003; Lockwood et al., 2010)

Environmental
Governance

Institusi

Struktur

Proses

Siapa membuat keputusan terkait
lingkungan hidup, bagaimana, dan
untuk siapa?

Bagaimana tindakan diambil, oleh
siapa, dan apa dampaknya bagi
lingkungan hidup?

Definisi Institusi/Lembaga, Struktur, dan Proses

Istilah

Definisi

Institusi /
Lembaga

Suatu aturan formal (misalnya konstitusi, hukum, kebijakan, sistem
tenurial) dan/atau informal (misalnya konteks budaya, norma sosial)
yang membentuk interaksi antar manusia dan yang memandu,
mendukung, atau membatasi tindakan manusia atau manajemen

Stuktur

Mengacu pada badan atau entitas formal (misalnya pengaturan,
pengambilan keputusan, badan pengelolaan bersama) dan
organisasi (misalnya tingkat pemerintahan, organisasi swasta,
organisasi masyarakat sipil) dan jaringan informal para pelaku dan
organisasi yang mewujudkan kapasitas tata kelola (misalnya
efisiensi, partisipasi) dan menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda
(misalnya membuat peraturan dan keputusan)

Proses

Sarana untuk mewujudkan fungsi dan kinerja tata kelola, meliputi
artikulasi mandat kelembagaan, negosiasi nilai-nilai, resolusi konflik,
pembuatan hukum, pembentukan kebijakan, penyebaran informasi,
dan penerapan kebijakan.

Sumber: North (1990)

Tujuan Environmental Governance

Tata Kelola
Lingkungan

Tujuan

Individual Action

Collective Action

•Mengelola barang publik

•Internalisasi eksternalitas
Tujuan
Manfaat
Sosial, dll.

(Armitage et al., 2012; Termeer, Dewulf, & Van Lieshout, 2010)

Ekternalitas = Kegagalan Pasar (?)

Eksternalitas
Fenomena yang terjadi ketika pasar
tidak berhasil dalam mengalokasikan
sumber daya ekonomi dengan cara
yang efektif dan efisien.

Adam Smith pernah
menganjurkan bahwa pasar
bebas akan mampu
mengalokasikan sumber daya
secara efektif dan efisien melalui
suatu mekanisme yang disebut
invisible hand.

Mekanisme pasar menolak
campur tangan pemerintah dalam
kegiatan ekonomi

Tapi setelah revolusi industri 1 dan
perkembangan luar biasa ekonomi modern,
muncul banyak dampak pada pihak lain
seperti masyarakat dan lingkungan

Eksternalitas merupakan aktivitas ekonomi
(produksi dan konsumsi) yang mempengaruhi
well-being/welfare pihak ketiga (lain) di sekitar
yang tidak diperhitungkan dalam ekuilibrium
(harga keseimbangan)

Konsep Eksternalitas

Konsep eksternalitas pertama kali muncul dari prinsip-prinsip
ekonomi yang dikemukakan Alfred Marshall tentang kurva
penawaran menurun (downward-sloping supply curve) dari
industri kompetitif.

Eksternalitas muncul ketika variabel yang dikontrol oleh
agen ekonomi tertentu mempengaruhi fungsi utilitas
(fungsi kegunaan) agen ekonomi lain.

Dalam pengertian klasik disebut EFEK SAMPING yang
tidak diinginkan terhadap fungsi produksi individu atau
agen ekonomi lain

Pola Relasi Eksternalitas

Positif

Negatif

Produsen

Konsumen

Konsumen

Konsumen

Konsumen

Produsen

Produsen

Konsumen

Konsumen

Konsumen

Produsen

Konsumen

Produsen

Produsen

Produsen

Produsen

Open Ended

Sebutkan beserta alasannya bentuk eksternalitas positif dan negatif

Macam Eksternalitas

Positif

Negatif

Bising

Abu rokok

R&D

Sekolah

Peternakan

Eksternalitas (bisa) juga Kegagalan
Pemerintah

Sumber ketidakefisiensian dan eksternalitas pada lingkungan bisa diakibatkan oleh
kegagalan pemerintah (government failure).

Rent-Seeking. Pemburu rente
1.Kelompok kepentingan tertentu (interest group) melakukan lobi dengan usaha-usaha lain
yang memungkinkan dibuatnya regulasi yang melindungi aktivitas ekonomi yang destruktif
pada lingkungan.

2.Praktek pemerintah yang memberi proteksi di luar aturan (berlebihan) dengan alasan
meningkatkan efisiensi perusahaan lokal.

3.Aksi oknum tertentu yang menerima ‘uang pelicin’ dalam birokrasi perizinan.

Environmental Governance &
Administrasi Publik

Pendekatan dan praktik dalam mengelola isu-isu lingkungan
secara efektif melalui kerangka kerja kelembagaan, kebijakan,
dan proses administrasi publik.

Elemen-Elemen Kunci Ilmu Administrasi Publik:

Kebijakan Lingkungan

Manajemen Organisasi

Partisipasi Publik

Pengawasan & Akuntabilitas

Prinsip-Prinsip Environmental Governance

1. Partisipasi. Keterlibatan pemangku kepentingan yang beragam dalam proses

pengambilan keputusan lingkungan. Pemberian akses kepada masyarakat sipil,
marjinal, komunitas lokal, dll.

2. Transparansi. Penyediaan informasi lingkungan hidup yang terbuka,

jelas, dan mudah diakses siapa saja. Melibatkan pemerintah dan lembaga
terkait dalam memberikan akses publik terhadap data, kebijakan, dan proses
yang sudah dilakukan

3. Akuntabilitas. Tanggung jawab bersama dalam melindungi lingkungan

dan pengelolaan sumber daya. Kejelasan hak dan kewenangan masing-
masing pemangku kepentingan.

4. Keadilan. Kemudahan akses yang setara bagi siapa saja dalam

mengakses perlindungan hukum. Perlakuan yang adil dan setara serta tanpa
diskriminasi dalam akses sumber daya lingkungan.

5. Integrasi Kebijakan. Integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan di

berbagai sektor di tingkatan pemerintahan. Kerja sama lintas sektor dan
mendorong terintegrasinya kebijakan lingkungan dengan riset

Kerangka Kerja Environmental Governance

Integrasi Kebijakan

Pengawasan &
Penegakan Hukum

Partisipasi Publik

Integrasi Ilmu
Pengetahuan &
Penelitian

Pengelolaan Kinerja
& Evaluasi

•Kerja sama lintas sektor dalam pengambilan keputusan pertimbangan lingkungan
pada sektor ekonomi, sosial, dll.

•Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan dan regulasi yang telah
ditetapkan.

•Inspeksi, penyelidikan pelanggaran, pemberlakuan sanksi.

•Penempatan masyarakat sipil, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan
lain dalam pengambilan keputusan.

•Pertemuan, kelompok kerja, dan mekanisme partisipasi lainnya.

•Penggunaan pengetahuan ilmiah dan penemuan penelitian dalam pengambilan
keputusan dan pengelolaan lingkungan.

•Kolaborasi peneliti, ilmuwan, dan pengambil keputusan.

•Pengambilan keputusan berbasis bukti yang solid dan valid.

•Pemantauan, pengukuran, dan evaluasi implementasi kebijakan dan program
lingkungan.

•Penilaian dampak kebijakan, evaluasi tindakan, usaha perbaikan

Peran Pemangku Kepentingan

Peran Sentral Pemerintah:
•Bertanggungjawab merumuskan kebijakan lingkungan

•Mengatur penggunaan sumber daya alam (melalui regulasi)

•Penegakan regulasi

Peran Masyarakat Sipil dan/atau LSM:
•Pengawas dan penegak akuntabilitas pemerintah dan sektor swasta

•Mitra dalam perencanaan dan implementasi kebijakan lingkungan

Peran Sektor Bisnis:
•Tanggung jawab sosial kepada masyarakat (misalnya CSR)

•Mematuhi standar lingkungan hidup, pengelolaan yang efisien, investasi
pada proyek ramah lingkungan

Peran Institusi Akademik dan Penelitian:
•Menyediakan pengetahuan ilmiah dan penelitian terkait lingkungan

•Komunikator yang objektif dan berbasis bukti

•Institusi kepelatihan bagi generasi muda

Capaian Konvensi-Konvensi PBB

Pembangunan
Berkelanjutan

Keanekaragaman

Hayati

Tata Kelola Kualitas

Lingkungan (+atmosfer)
Perubahan Iklim

•Deklarasi
Stockholm

•Rio Earth Summit

•Rio +10 World
Summit
(Johannesburg)

•Rio +20 UN
Conference

•CITES

•Convention on
Biological
Diversity

•Biosafety Protocol

•Access & Benefit
Sharing Protocol

•Wetland protection

•Konvensi Lapisan Ozon

•Konvensi Limbah B3

•Konvensi B3

•Konvensi Pencemar
Organik Persisten

•Konvensi Merkuri

•Konvensi Pencemaran
Laut

•Kyoto Protocol

•Paris Agreement

•Era INDC

SDG’s

Konservasi, kehati-hatian,

dan keadilan manfaat

sumber genetik

Pollution Control

Governance

Upaya pencegahan

gangguan antropogenik
berbahaya pada system

iklim bumi

• Gas rumah kaca

• Substansi kimia

hingga plastik

• Perlindungan

ekosistem

• Kebangkitan

bioteknologi

• Green Economy

Open Ended

Menurut Anda, apa peran mahasiswa dalam menyelesaikan isu lingkungan hidup?