Hakikat Negara Indonesia

Hakikat Negara Indonesia

​Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Istilah negara kesatuan itu mengandung makna bahwa susunan negara Indonesia hanya terdiri atas satu negara saja dan tidak dikenal adanya negara di dalam negara (negara bagian), seperti halnya pada suatu negara serikat. Dengan kata lain, di dalam negara kesatuan hanya terdapat satu pemerintahan pusat, satu undang-undang dasar dan pelaksanaan kedaulatan bagi kedaulatan ke dalam atau keluar dipegang oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah-daerah administratif yang terdiri atas provinsi dan kabupaten/kota yang tidak memiliki kedaulatan sendiri, tetapi keduanya harus mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Fungsi Negara Indonesia
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
b. Memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
c. Mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia 
d. Aktif melaksanakan ketertiban dunia

Multiple Select

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk

• republik

• federasi

• konfederasi

• gabungan

Multiple Choice

Bentuk Negara Indonesia adalah….

• kerajaan

• kesatuan

• gabungan

• perpecahan

Multiple Choice

Negara kesatuan mengandung makna bahwa….

• susunan negara Indonesia hanya terdiri atas beberapa negara saja

• susunan negara Indonesia hanya terdiri atas dua negara saja

• susunan negara Indonesia hanya terdiri atas satu negara saja

• susunan negara Indonesia hanya terdiri atas gabungan negara saja

Multiple Choice

Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah….

• demokrasi

• republik

• oligarki

• tirani

Multiple Choice

Negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial. Dengan begitu negara Indonesia dipimpin oleh seorang….

• presiden

• sultan

• pangeran

• raja

Multiple Choice

Presiden Indonesia berkedudukan sebagai….

• pemimpin kerajaan

• kepala pemerintahan saja

• kepala negara saja

• kepala negara dan kepala pemerintahan

Multiple Choice

Kekuasaan presiden di Indonesia tidak tak terbatas. Artinya….

• ada kekuatan lain yang mengontrol kekuasaan presiden, yaitu kekuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• tidak ada kekuatan lain yang mengontrol kekuasaan presiden, yaitu kekuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• tidak banyak kekuatan lain yang mengontrol kekuasaan presiden, yaitu rakyat Indonesia, kekuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• tidak ada kekuatan lain yang mengontrol kekuasaan presiden, yaitu Pancasila

Multiple Choice

Bentuk republik  yang dianut negara Indonesia adalah Republik….

• konstitusional

• absolut

• parlementer

• legislatif

Multiple Choice

Membentuk peraturan perundang- undangan merupakan fungsi….

• yudikatif

• legislatif

• eksekutif

• konstitusi

Multiple Choice

Melaksanakan peraturan perundang-undangan merupakan fungsi....

• eksekutif

• legislatof

• konstitusi

• yudikatif

Multiple Choice

Mengawasi semua peraturan perundang-undangan agar dipatuhi dalam berbagai kehidupan merupakan fungsi....

• yudikatif

• eksekutif

• legislatif

• republik

Multiple Choice

Teori Montesquieu ini dinamakan dengan istilah….

• trias cooperatif

• trias company

• trias politica

• trias logical

Multiple Choice

Tugas daripada organisasi negara, yaitu untuk apa negara itu diadakan merupakan....

• bentuk pemerintahan

• bentuk negara

• fungsi negara

• fungsi presiden

Multiple Choice

Berikut yang bukan fungsi pokok negara adalah....

• Melaksanakan penertiban;

• Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

• diskusi antar warga

• Menegakkan keadilan

Multiple Choice

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini merupakan fungsi negara Indonesia yang tercantum dalam....

• alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• alinea ke-I Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• alinea ke-III Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• alinea ke-II Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945