Indonesia masa Demokrasi Liberal

BAB 2

By: Endri Yunita, M. Pd

Bab II

Indonesia pada Awal Kemerdekaan

hingga Masa Demokrasi Liberal

Daftar Isi

Kehidupan Politik pada Awal Kemerdekaan

Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi
parlementer yang ditandai dengan adanya Maklumat KNIP Nomor 5
tanggal 11 November 1945.

Perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan
wakil presiden menjadi majelis legislatif.

Penerapan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan
Perang (RERA) untuk menyederhanakan angkatan perang yang
dianggap terlalu rumit.

Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

Kabinet Natsir

Kabinet Sukiman

Kabinet Wilopo

Kabinet Ali

Sastroamidjojo I

Kabinet Burhanuddin

Harahap

Kabinet Ali

Sastroamidjojo II

Kabinet

Djuanda/Karya

Sistem Multipartai

Sistem multipartai didasari adanya Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945. Dalam maklumat
tersebut Moh. Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik.

Pada perkembangannya, partai politik pada masa Demokorasi Liberal saling bersaing, mencari
kesalahan, dan saling menjatuhkan.

Menurut Moh. Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan
memudahkan dalam meminta pertanggung jawaban kepada barisan perjuangan.

Pemilu 1955

• Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR) dengan hasil sebagai berikut.

• Pemilu pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante dengan hasil sebagai berikut.

No.

Nama Partai

Jumlah Kursi

1.

Partai Nasional Indonesia

57 kursi

2.

Masyumi

57 kursi

3.

Nahdatul Ulama

45 kursi

4.

Partai Komunis Indonesia

39 kursi

No.

Nama Partai

Jumlah Kursi

1.

Partai Nasional Indonesia

119 kursi

2.

Masyumi

112kursi

3.

Nahdatul Ulama

91 kursi

4.

Partai Komunis Indonesia

60 kursi

Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal
menyusun undang-undang dasar

Apa penyebabnya?

• Perdebatan berlarut-larut dalam konstituante.
• Adanya perselisihan antara partai.
• Adanya desakan untuk kembali kepada UUD

1945.

Langkah lanjutan

• Presiden Soekarno mengusulkan agar UUD

1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi
negara.

• Presiden Soekarno membubarkan

konstituante melalui Dekret Presiden 5 Juli
1959.

Masalah Ekonomi Awal

Kemerdekaan

Hiperinflasi

Blokade ekonomi

Belanda

Kekosongan kas

negara

Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi pada Awal Kemerdekaan

Mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI)

Melakukan diplomasi beras dengan India

Mendirikan Indonesia Office (Indof) di

Singapura

Mengadakan Konferensi Ekonomi

Membentuk Badan Perancang Ekonomi

(Planning Board)

Melaksanakan Kasimo Plan

Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi

(PTE)

Melaksanakan Program Pinjaman Nasional

Pemikiran Ekonomi Nasional pada Masa Demokrasi Liberal

• Menurut Soemitro Djojohadikusumo,

pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi
Liberal masih menemui berbagai hambatan.

• Kondisi tersebut disebabkan sistem ekonomi

kolonial masih mengakar kuat di Indonesia.

• Menghadapi kondisi tersebut, Soemitro

Djojohadikusumo menitikberatkan ekonomi
nasional dengan memperkuat sistem
perdagangan.

• Selain itu, pemerintah merangkul kaum pribumi

untuk mewujudkan kelas pengusaha pribumi.

Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi pada Demokrasi
Liberal

Gerakan Benteng

Gunting Syafruddin

Nasionalisasi

perusahaan asing

Sistem ekonomi Ali-

Baba

Membentuk Biro

Perancang Nasional