Sosialisasi ADD 2024

1

TATA CARA PENUNDAAN

DAN/ATAU PEMOTONGAN DAU

DAN/ATAU DBH TERHADAP

DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI

ALOKASI DANA DESA (ADD)

4

www.kemenkeu.go.id

PERKEMBANGAN HASIL EVALUASI ADD

426

8

*Agustus 2021

Memenuhi

Tidak Memenuhi

*Dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH dan disalurkan ke desa

426

8

*Agustus 2022

Memenuhi

Tidak Memenuhi

426

8

*Agustus 2023

Memenuhi

Tidak Memenuhi

8

www.kemenkeu.go.id

PENETAPAN PERATURAN BUPATI/
WALI KOTA TENTANG PEMBAGIAN ADD

Rincian ADD per Desa ditetapkan
dengan peraturan bupati/wali kota
dan/atau perubahan peraturan
bupati/wali kota mengenai
pembagian ADD per Desa

Rincian pembagian ADD per Desa
dilakukan dengan memperhatikan:

• pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap

kepala Desa, sekretaris Desa, dan
perangkat Desa lainnya; dan

• jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan

Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat
kesulitan geografis Desa

PMK 130 Tahun 2023

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan DAU dan/atau DBH

terhadap Daerah yg Tidak Memenuhi ADD

TERIMA KASIH

Silakan

Mengunjungi

Media Layanan

Informasi

DJPK!

13

1. Evaluasi dilakukan terhadap 434 pemda penerima Dana Desa.

2. Berdasarkan hasil evaluasi ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.7/2023 tanggal 19

Mei 2023 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau DBH atas Pemerintah Daerah yang Tidak

Memenuhi Ketentuan ADD TA 2023 terhadap 60 daerah yang tidak memenuhi ketentuan ADD.

3. Berdasarkan hasil evaluasi kembali, ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM.7/2023

tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi

Hasil atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran

2023 terhadap 8 daerah yang tidak memenuhi ketentuan ADD.

Hasil Evaluasi Tahun 2023

Multiple Choice

Berikut ini media laayanan Infomasi DJPK, kecuali?

• WHATSAPP

• TELPON

• EMAIL

• TELEPATI