kelas 9 bab 1

​BAB 1. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD NRI TAHUN 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN NKRI

​A. SEMANGAT PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

​Pancasila menjadi weltanschauung dan philosophishe grondslag yang menjiwai dan menuntun ke arah mana Indonesia akan bergerak

​Pancasila tidak mengekor ideologi negara lain tetapi "dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatui yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok"

​makna sila-sila Pancasila

​sila I

​sikap mematuhi ajaran agama dan kepercayaan yang kita anut.

kita perlu saling menghormati ajaran agama dan kepercayaan orang lain.

​sila II

​@ mengajarkan nilai dalam kehidupan untuk bersikap adil dan beradab.
@ memperlakukan orang lain tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lainnya.

​sila III

​Indonesia dipersatukan karena kesamaan nasib, yaitu pernah dijajah oleh negara-negara lain pada masa lalu. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku bangsa, bahasa daerah, kebudayaan, danadat istiadatnya.

​sila IV

1. setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban

   yang sama.

2. tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain.

3. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.

​sila v

1. negara menjamin setiap rakyat Indonesia untuk memperoleh perlakuan yang adil di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

2. Setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kesejahteraan yang mencukupi.

3. Semua warga negara berhak mendapatkan peluang yang sama tanpa melihat aspek gender, suku, agama, dan kelas sosial.

​tantangan nilai pancasila

​intoleransi: menolak perbedaan

​korupsi:

​Ketidak adilan sosial : kesenjangan ekonomi

CATATAN PENTING: ​
bahwa semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara harus mewarnai seluruh lingkungan kehidupan kita, mulai dari keluarga, masyarakat, serta kehidupan

berbangsa dan bernegara.
Keteladanan para penyelenggara negara, tokoh masyarakat, pendidik, kepala keluarga sangat dibutuhkan agar nilai-nilai Pancasila terwujud nyata dalam kehidupan bukan hanya retorika belaka.

​sub B. Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945

​bab 1. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

​BACALAH TEKS PEMBUKAAN UUD NRI TAHUN 1945 DI BAWAH INI!

1. ​Memuat teks Pancasila sehingga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh berganti.

2. Jika Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diganti, maka dianggap sama dengan mengubah dasar dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Pancasila disebut juga sebagai sumber dari segala sumber hukum

4. Pancasila harus dijadikan pedoman baik oleh pemerintah maupun warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

5. Pancasila, yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dijabarkan pada pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.

​APA KESIMPULANNYA?

Jimly Asshiddiqie

​“Pancasila tidak dapat dipisahkan dari UUD NRI Tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan, sebab hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 seperti hubungan antara roh dan jasad yang tidak terpisahkan.
Pancasila merupakan rohnya dan UUD NRI Tahun 1945 merupakan jasadnya.
Pancasila merupakan nilai-nilai utama, sedangkan UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk hukumnya, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya”

​hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

​hubungan formal

​hubungan materiil

1. Pembukaan adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia

2. Pancasila sumber dari tertib hukum itu sendiri

3. Maknanya secara material tertib hukum di Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila

1. Rumusan Pancasila tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia IV

2. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental

3. Pembukaan memiliki kedudukan lebih tinggi di banding pasal UUD NRI Tahun 1945

​nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan

​nilai keTuhanan

​nilai kemanusiaan

​nilai persatuan

​nilai Kerakyatan

​Nilai Keadilan

​PASAL PASAL DALAM UUD NRI 1945 YANG BERHUBUNGAN DENGAN SILA PANCASILA

​SILA I

​PASAL 28 E AYAT 1: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

​PASAL 28 E AYAT 2 : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

​PASAL 28 I AYAT 2 : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

​SILA KE DUA PANCASILA

​1. Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. pasal 34 ayat (2) berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
3. Pasal 26 ayat 3 : Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
4. Pasal 28 : kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

​SILA KE III PANCASILA

​Pada pasal 31 ayat (5) “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

​pasal 1 ayat 1 : “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”

​pasal 25 A : Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan  yang berciri  Nusantara dengan  wilayah yang batas­batas dan  hak­haknya  ditetapkan dengan undang­undang.

​sila IV Pancasila

​Pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan  berada di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang­ Undang Dasar

​1. Pada pasal 22E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”
2. pasal 22E ayat (2) “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

​Pasal 18 ayat 1 : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­daerah provinsi dan  daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap­tiap provinsi, kabupaten, dan  kota itu  mempunyai  pemerintahan  daerah, yang diatur  dengan undang­undang.

​SILA III

​Pada pasal 31 ayat (5) “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

​SILA IV

​1. Pada pasal 22E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”
2. pasal 22E ayat (2) “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

​SILA V

​Pada pasal 33 ayat (4) disebutkan “Perekonomian nasional

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, eisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan

dan kesatuan ekonomi nasional”.

C. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

​Replace with sub-header

Replace this with your body text. Duplicate this text as many times as you would like. All provided templates can be reused multiple times. Wish you a good day.

Happy teaching!