KEDUDUKAN DAN FUNGSI UUD 1945

BAB 2 PEDOMAN NEGARAKU

B. FUNGSI DAN KEDUDUKAN UUD NRI TAHUN 1945

2. urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis tertinggi;

KEDUDUKAN UUD NRI TAHUN 1945

​3. landasan struktural, konstitusional dan operasional : sumber hukum dasar peraturan di bawahnya

​4. Pemersatu bangsa: sarana mempersatukan bangsa sebab memuat aturan yang mengatur seluruh kehidupan bangsa

KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

​1. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949);

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959);

4. Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-1999); dan

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amendemen Tahun 1999-sekarang).

Periode Berlaku UUD 1945 Hingga Periode Perubahan UUD 1945 :

Adapun periode berlaku UUD 1945 hingga Periode Perubahan UUD 1945 :
1. Periode Berlakunya UUD 45 (18 Agustus 45 - 27 Desember 49)

Pada 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X, pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indoesia Pusat (KNIP), karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada 14 November 1945, dibentuk Kabinet Semi-Presidensial (Semi Parlementer) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintah Indonesia terhadap UUD 1945.

2. Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 49 -17 Agustus 50)

Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bnetuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara, yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan.

3. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 50 - 5 Juli 59)

Pada periode UUDS 1950, diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini kabinet silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya.

Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia

4. Periode Kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 59 - 1966)

Pada Sidang Konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya, memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-undang Dasar Sementara 1950.
Namun dalam pelaksanaanya ada 2 penyimpangan UUD 1945, di antaranya :
Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi Menteri Negara.
MPRS menetapkan Sukarno sebagai presiden seumur hidup

5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amendemen Tahun 1999 sekarang).
Tujuan perubahan UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

pengertian amandemen

proses perubahan /penambahan yang dilakukan terhadap UUD atau dokumen hukum lainnya

​ciri-ciri amandemen

1. bersifat formal

2. tidak mengubah dasar konstitusi

3. progresif dan adaptif

4. melibatkan mekanisme demokrasi

tujuan amandemen

1. menyesuaikan perkembangan zaman

2. memperbaiki kelemahan atau kekurangan

3. meningkatkan kesejahteraan rakyat

4. mendorong demokrasi dan keadilan

5. menyesuaikan dengan standar internasional

​amandemen UUD 1945

​MPR

​PASAL 3 AYAT 1 : Majelis permusyawaratan rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

1. PEMBUKAAN

2. PASAL-PASAL

   Bab: 21,

   Pasal: 73,

   Ayat: 170
   Aturan Peralihan: 3 Pasal
   Aturan Tambahan: 2 Pasal
   
   

​SETELAH AMANDEMEN

1. PEMBUKAAN

2. BATANG TUBUH

   Bab: : 16

   Pasal: 37
   Ayat: 49,

   Aturan Peralihan: 4 Pasal,

   Aturan Tambahan: 2 Ayat

3. PENJELASAN
   
   

​SEBELUM AMANDEMEN

SISTEMATIKA UUD 1945

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 1-4 kali amandemen yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR :
Sidang Umum MPR 1999, 14-21 Oktober 1999 = Perubahan Pertama UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2000, 7-18 Agustus 2000 = Perubahan Kedua UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2001, 1-9 November 2001 = Perubahan Ketiga UUD 1945
Sidang Tahun MPR 2002, 1-11 Agustus 2002 = Perubahan keempat UUD 1945
Itulah sejarah awal Undang-undang Dasar 1945, Mulai dari Periode awal hingga Periode Perubahan yang mengalami 4 kali amandemen.

​HASIL AMANDEMEN UUD NRI TAHUN 1945

1. pembatasan kekuasaan presiden,

2. perubahan terhadap struktur lembaga-lembaga tinggi negara,

3. dimasukkannya pasal-pasal tentang HAM, dan

4. diberlakukannya otonomi daerah.

Drag and Drop

KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA. penetapan UUD 1945 ​

Placeholder

penetapan konstitusi RIS​

Placeholder

penetapan UUDS 1950​ ​

Placeholder

penetapan kembali UUD 1945 ​

Placeholder

periode amandemen UUD 1945​

Placeholder

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

18-8-1945 - 27-12-1949

27-12-1949- 17-8-1950

17-8-1950-5 juli 1959

5-7-1959- sekarang

era reformasi-sekarang

5 juli 1950 - 17-8- 1959

Match

Jodohkan berikut ini

SIFAT UUD NRI TAHUN 1945

• UUD NRI Tahun 1945 dapat mengikuti

  perkembangan zaman.

• hukum positif yang mengikat baik bagi pemerintah maupun sebagai warga negara

• alat kontrol terhadap semua peraturan positif nyang lebih rendah dari UUD 1945

SINGKAT DAN SUPEL

TERTULIS DAN JELAS

HUKUM POSITIF TERTINGGI

• SINGKAT DAN SUPEL

• TERTULIS DAN JELAS

• HUKUM POSITIF TERTINGGI

Multiple Choice

Fungsi UUD Negara RI Tahun 1945

• Alat kontrol, Penentu dan Pengamat

• Alat kontrol, Pengatur dan Penentu

• Alat kontrol, Pengatur dan Pengamat

• Pengatur, Penentu dan Pengamat

Match

Jodohkan berikut ini

FUNGSI UUD 1945

• suatu peraturan perundangan lain yang lebih rendah

  kedudukannya sudah sesuai atau belum dengan UUD NRI Tahun 1945;

• pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,

  berbangsa, dan bernegara;

• pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan.(MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, APARAT NEGARA)

ALAT KONTROL

ALAT PENGATUR

ALAT PENENTU

• ALAT KONTROL

• ALAT PENGATUR

• ALAT PENENTU

Multiple Choice

Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional sebagai...

• Sumber hukum tertinggi

• Sumber dari segala sumber hukum

• Asas - Asas bernegara

• Sumber pengetahuan

Multiple Choice

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi konsekwensinya adalah....

• setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD NRI Tahun 1945
• setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UU.
• setiap peraturan perundang-undangan di bawah UU harus berlandaskan dan bersumberkan pada UU
• setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Ketetrapan MPR

Multiple Choice

Berikut ini merupakan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indobesia Tahun 1945, kecuali....

• pemisah

• alat kontrol

• pengatur

• penentu

Multiple Choice

UUD NRI Tahun 1945 dapat berfungsi untuk menentukan apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi merupakan fungsi....

• alat kontrol

• pengatur

• penentu

• pemisah

Multiple Choice

Memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia, artinya UUD NRI Tahun 1945 bersifat....

• singkat dan supel
• singkat dan padat
• tertulis
• universal

Multiple Choice

UUD NRI 1945 rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara, merupakan sifat UUD NRI Tahun 1945 yaitu....

• tertulis
• supel
• universal
• fleksibel

Multiple Choice

Wewenang untuk menetapkan dan mengubah terhadap UUD NRI Tahun 1945 dipegang oleh MPR seperti yang termuat pada ....

• Pasal 3 ayat (1)

• Pasal 4 ayat (1)

• Pasal 5 ayat (1)

• Pasal 7 ayat (1)

Multiple Choice

Amandemen (Perubahan) UUD NRI Tahun 1945 tahap pertama dilaksanakan pada tahun....

• 1999

• 2000

• 2001

• 2002

Multiple Choice

Sistematika UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen terdiri atas ....

• Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan

• Pembukaan dan pasal-pasal

• Pembukaan, Pasal-pasal dan Penjelasan

• Batang Tubuh dan Penjelasan

Multiple Choice

Bagian dari UUD NRI Tahun 1945 yang disepakati tidak akan dirubah adalah ....

• Batang Tubuh

• Pasal-pasal

• Pembukaan

• Penjelasan

Multiple Choice

Hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah....

• Pancasila

• UUD NRI 1945

• Undang-Undang

• Peraturan Presiden

Multiple Choice

Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Konstitusi Indonesia pada tanggal...

• 17 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945

• 1 Juni 1945

• 22 Juni 1945

Multiple Choice

Sejak merdeka tahun 1945 sampai saat ini, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak.... kali

• 5

• 4

• 3

• 2

Multiple Choice

Perhatikan sistematika berikut !

(1) Pembukaan, terdiri atas 4 alinea.

(2) Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

(3) Batang Tubuh terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan

(4) Penjelasan umum

(5) Penjelasan, terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal.

Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan adalah....

• (1), (2), (5)

• (1), (3), (5)

• (1), (4), (5)

• (1), (2), (3)

Multiple Choice

Wewenang untuk menetapkan dan mengubah terhadap UUD NRI Tahun 1945 dipegang oleh MPR seperti yang termuat pada ....

• Pasal 3 ayat (1)

• Pasal 4 ayat (1)

• Pasal 5 ayat (1)

• Pasal 7 ayat (1)

Multiple Choice

Sebelum di amandemen, Batang Tubuh UUD 1945, terdiri atas ....

• 4 bab, 37 pasal, 16 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan

• 16 bab, 4 pasal, 37 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan

• 37 bab, 16 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat auran tambahan

• 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan

Multiple Choice

Sistematika UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen terdiri atas ....

• Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan

• Pembukaan dan pasal-pasal

• Pembukaan, Pasal-pasal dan Penjelasan

• Batang Tubuh dan Penjelasan

Multiple Choice

Bagian dari UUD NRI Tahun 1945 yang disepakati tidak akan dirubah adalah ....

• Batang Tubuh

• Pasal-pasal

• Pembukaan

• Penjelasan

Multiple Choice

Perubahan/amandemen terhadap UUD 1945 dilaksanankan secara adendum, artinya ....

• perubahan dilakukan dengan menghilangkan bagian yang dirubah

• perubahan dilakukan tanpa menghilangkan bagian yang dirubah

• perubahan dilakukan secara musyawarah dan mufakat

• perubahan dilakukan dengan pemungutan suara

Multiple Choice

Bagian yang tidak terdapat pada batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 adalah ...

• Pasal

• Ayat

• Alinea

• Aturan peralihan

Multiple Choice

Berikut yang bukan merupakan tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah.....

• tatanan negara

• HAM (Hak Asasi Manusia)

• kesejahteraan sosial

• ketimpangan sosial

Multiple Choice

Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota MPR

• 2/3

• 1/3

• 3/1

• 3/2

Multiple Choice

Contoh Konstitusi tidak tertulis adalah....

• UUD 1945

• Undang-Undang

• Konvensi

• Peraturan Presiden

Multiple Choice

Hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah....

• Pancasila

• UUD NRI 1945

• Undang-Undang

• Peraturan Presiden

Multiple Choice

Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan menjadi Konstitusi Indonesia pada tanggal...

• 17 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945

• 1 Juni 1945

• 22 Juni 1945

Multiple Choice

Sejak merdeka tahun 1945 sampai saat ini, UUD 1945 telah diamandemen sebanyak.... kali

• 5

• 4

• 3

• 2

Multiple Choice

Perhatikan sistematika berikut !

(1) Pembukaan, terdiri atas 4 alinea.

(2) Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

(3) Batang Tubuh terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan

(4) Penjelasan umum

(5) Penjelasan, terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal.

Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan adalah....

• (1), (2), (5)

• (1), (3), (5)

• (1), (4), (5)

• (1), (2), (3)