PANCASILA

Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

PPKn Kelas 7 Bab 1

Arina Rahma Putri, S.Pd.

APA ITU PANCASILA?

Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: "pañca" berarti lima dan "śīla" berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Media Pembelajaran

Pendidikan Pancasila

untuk SMA/MA Kelas X

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

BAB 1

PANCASILA

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Peserta didik diharapkan mampu:
•menganalisis pandangan para pendiri negara
mengenai rumusan Pancasila sebagai
dasar negara;

•menguraikan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi
bangsa dan Negara Indonesia;

•menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari; dan

•memberikan contoh penggunaan produk dalam
negeri.

Tujuan Pembelajaran

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: wikipedia commons

Muhammad Yamin menyatakan lima “asas dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” sebagai berikut.

Peri Kebangsaan

Peri Kemanusiaan

Peri Ketuhanan

Peri Kerakyatan

Kesejahteraan Rakyat

Muhammad

Yamin

Pada tanggal 31 Mei 1945, pada rapat BPUPK
berikutnya, Supomo menyampaikan lima asas yang mendasari Negara Indonesia yang integralistik sebagai berikut.

Persatuan

Kekeluargaan

Keseimbangan Lahir dan Batin

Musyawarah

Keadilan Rakyat

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Sumber: dokumen penerbit

Prof. Dr.
Supomo

Kebangsaan Indonesia

Internasionalisme atau Perikemanusiaan

Mufakat atau Demokrasi

Kesejahteraan Sosial

Ketuhanan Yang Maha Esa

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Soekarno menegaskan dasar negara adalah philosofische grondslag atau fondasi, filsafat, atau pikiran yang sedalam-dalamnya yang menjadi dasar untuk mendirikan Negara Indonesia, di antaranya:

Soekarno

Sumber: wikipedia commons

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Di akhir masa persidangan
pertama, Ketua BPUPK
membentuk Panitia Kecil
yang berjumlah delapan
orang. (Panitia Delapan)
yang terdiri dari golongan
kebangsaan dan golongan
keagamaan.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Golongan kebangsaan

Soekarno (Ketua)

Mohammad Hatta

Muhammad Yamin

A. A. Maramis

M. Sutarjo
Kartohadikusumo

Oto Iskandar di Nata

Golongan keagamaan

Ki Bagus Hadikusumo

K. H. Wahid Hasyim

Usulan terkait Indonesia
merdeka selekas-
lekasnya

Usulan terkait bentuk
negara dan kepala
negara

Usulan terkait agama
dan negara

Usulan terkait dasar
negara

Usulan terkait warga
negara

Usulan terkait
pembelaan

Usulan terkait masalah
unifikasi atau federasi

Usulan terkait keuangan

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Dari usulan yang diperoleh, Panitia Delapan
membuat klasifikasi usulan seperti berikut.

​Usulan terkait daerah

Pada akhir pertemuan,
38 orang anggota
BPUPK yang tidak
resmi terkait dengan
tugas Panitia Delapan,
membentuk Panitia
Sembilan yang
berlangsung di Kantor
Besar Djawa Hokokai.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Panitia
Sembilan

Achmad
Subarjo

K. H. A. Wahid

Hasyim

K. H. A.

Kahar Muzakir

Soekarno
(Ketua)

Mohammad

Hatta

Muhammad

Yamin

A.

A. Maramis

​H. Agus Salim

​R. Abikoesno
Tjokrosoejoso

ketika Panitia Sembilan mengadakan rapat di rumah Soekarno pada malam hari tanggal 22 Juni 1945. Pada rapat ini, mereka berhasil merumuskan rancangan pembukaan undang undang dasar. Rancangan ini diberi nama ”Mukadimah” oleh Soekarno, ”Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter" oleh Muhammad Yamin, dan ”Gentlemen’s Agreement” oleh Sukiman Wiryosanjoyo.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Di dalam Piagam Jakarta, terjadi perubahan tata urut Pancasila dari susunan yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Selain itu, terjadi juga penyempurnaan redaksi sila-sila tersebut.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Prinsip “Ketuhanan” pada Piagam Jakarta menjadi sila pertama. Bunyi sila ini menjadi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Prinsip “Internasionalisme atau perikemanusiaan” tetap diletakkan
pada sila kedua. Namun, redaksinya disempurnakan menjadi
“Kemanusian yang adil dan beradab”.

Prinsip “Kebangsaan Indonesia” pada sila pertama dalam rumusan
Soekarno menjadi sila ketiga pada Piagam Jakarta. Sila tersebut
pada Piagam Jakarta menjadi berbunyi “Persatuan Indonesia”.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Prinsip “Mufakat atau demokrasi” pada sila ketiga dalam rumusan
Soekarno menjadi sila keempat pada Piagam Jakarta. Sila
tersebut menjadi berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Prinsip “Kesejahteraan sosial” pada sila keempat dalam rumusan
Soekarno menjadi sila kelima pada Piagam Jakarta.
Sila tersebut menjadi berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Hasil rumusan Piagam Jakarta kemudian disampaikan
dalam sidang BPUPK yang kedua. Sidang ini
berlangsung pada tanggal 10–17 Juli 1945.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Komando Tertinggi
Jepang, Marsekal Terauchi, mengumumkan
pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI), atau Dokuritsu Junbi Inkai,
sebagai penerus BPUPK.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Dari pertemuan dengan Terauchi yang
berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945 ini,
mereka mendengar bahwa pemerintahan
Jepang telah memutuskan untuk memberikan
kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk itu,
dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI).

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Sumber: wikipedia commons

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
Satu hari setelah Proklamasi
Kemerdekaan, tanggal 18 Agustus
1945, PPKI melakukan sidang yang
pertama.

Kata “Mukadimah” diubah menjadi “Pembukaan”.

Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada anak kalimat yang
berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada anak kalimat yang
berbunyi “Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab” diubah menjadi
“Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Pada sidang pertama itu pula PPKI menyetujui naskah “Piagam Jakarta” sebagai
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan diikuti perubahan sebagai berikut.

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

Tokoh penting di balik perubahan ini adalah Mohammad Hatta. Setelah mendengar keberatan tokoh-tokoh Kristen dari wilayah Indonesia Timur atas kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada Piagam Jakarta, Mohammad Hatta segera mendekati tokoh-tokoh Islam untuk bersedia mengubah rumusan kalimat tersebut.

Mohammad

Hatta

Sumber: wikipedia commons

A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

PENDIDIKAN PANCASILA

SMA/MA

Kebesaran hati tokoh-tokoh Islam untuk menjaga
keutuhan bangsa menghasilkan kesepakatan untuk
menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut
dan menggantikannya dengan kalimat “Ketuhanan
Yang Maha Esa” sebagaimana yang dapat kita
temukan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.