PERPAJAKAN

​PERPAJAKAN DI INDONESIA
KELAS XI
SMA NEGERI 10 TEBO




Eri Sawati, S.Pd

PERPAJAKAN

UU NO 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Word Cloud

Bagaimana kabar kalian hari ini

Poll

Sudah siapkan kalian untuk pembelajaran hari ini

• Belum siap

• Sudah siap tapi belum fokus

• siap

• sangat siap

Berdasarkan defini di atas, dapat kita simpulkan
ciri-ciri pajak yaitu:

1. Iuran wajib pada negara.
2. Bersifat memaksa.
3. Dipungut berdasarkan undang-undang.
4. Tidak mendapat balas jasa.
5. Digunakan untuk membiayai kepentingan

umum.

Multiple Choice

Apa pengertian pajak menurut Undang-undang no 28 tahun 2007

• Mendapat balas jasa lansung

• sifatnya tidak memaksa

• Sifatnya memaksa

• Tidak diwajibkan

Fungsi Pajak ada 3

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

untuk membiayai pengeluaran negara

atau

pembangunan nasional.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulered)

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
negara dalam lapangan ekonomi

dan sosial.

3. Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribution)

untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan
antara pembagian pendapatan dengan
kesejahteraan masyarakat.

Manfaat Pajak

1. Belanja pegawai
2. Pembangunan sarana umum
3. Sumber pembiayaan alat keamanan negara
4. Memberi subsidi
5. Membayar utang negara.
6. Menyediakan fasilitas
7. Menciptakan proyek lapangan kerja serta

pembinaan

Multiple Select

Pilih dua manfaat pajak dibawah ini

• Membangun sarana umum

• Membangun super market

• Membangun Hotel

• Belanja pegawai

Tarif Pajak

Objek Pajak

Tetap

Proporsional

Degresif

Progresif

Rp50.000.000,00

Rp15.000.000,00

10%

30%

10%

Rp75.000.000,00

Rp15.000.000,00

10%

20%

15%

Rp100.000.000,00

Rp15.000.000,00

10%

10%

20%

Fill in the Blanks

Seandainya objek pajak sebesar Rp. 40.000.000,- dikenakan tarif sebesar 25 %. sementara untuk objek pajak sebesar Rp. 60.000.000 di kenakan tarif 20 %. Dari uraian di atas merupakan contoh penetapan tarif pajak...

Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi lainnya

No Dilihat dari

Pajak

Pungutan Resmi lainnya

1

Dasar hukum Undang-Undang

Peraturan Pemerintah,Peraturan
Menteri dan sebaginya

2

Balas jasa

Tidak diterima secara
langsung

Dapat diterima secaralangsung

3

Objek

Umum

Orang tertentu

4

Sifat

Memaksa

Sesuai kebijakanpemerintah

5

Sanksi

Sesuai dengan yang
tercantum dalam UU

Sesuai kebijakanpemerintah

6

Jatuh tempo

Sesuai tahun pajak

Sesuai dengan pemakaian

Asas Pungutan Pajak

a. Menurut Adam Smith

1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau

asas keadilan)

2. Asas Certainty (asas kepastian hukum)
3. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang

tepat waktu atau asas kesenangan)

4. Asas Effeciency (asas efesien atau asas ekonomis pajak)

b. Menurut W.J. Langen

1. Asas Daya Pikul.
2. Asas Manfaat.
3. Asas Kesejahteraan.
4. Asas Kesamaan.
5. Asas Beban.

Jenis-Jenis Pajak

a. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi:

1. Pajak langsung.
2. Pajak tidak langsung.

b. Berdasarkan sasarannya/obyeknya, pajak

digolongkan menjadi:

1. Pajak subjektif.
2. Pajak objektif.

c. Berdasarkan siapa yang memungut,

pajak digolongkan menjadi:

1. Pajak pusat.
2. Pajak daerah.

Categorize

Options (6)

Pajak langsung

Pajak tidak langsung

Pajak subjektif

Pajak objektif

Pemerintah pusat

Pemerintah daerah

Kelompokkan pajak berikut ini sesuai dengan kategorinya masing-masing

Berdasarkan sifat

Berdasarkan objek

Berdasarkan pihak yang memungut

​Refleksikan pembelajaran hari ini..