peran lembaga negara dalam berbagai bidang xii

Multiple Choice

Apa tugas utama DPR RI dalam bidang politik?

• Mengawasi pelaku usaha

• Mengatur kebijakan moneter

• Mengelola barang milik negara

• Membuat undang-undang

Multiple Choice

Apa peran Bank Indonesia dalam bidang ekonomi?

• Menyusun kebijakan pertahanan

• Mengatur pendidikan

• Mengawasi kebijakan sosial

• Menjaga kestabilan nilai rupiah

Multiple Choice

Siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan jaminan sosial di Indonesia?

• Kementerian Pertahanan

• Dinas Pendidikan

• Kementerian Kesehatan

• Kementerian Sosial

Multiple Choice

Apa yang dimaksud dengan 'gotong royong' dalam konteks budaya Indonesia?

• Pertahanan negara

• Kerja sama masyarakat

• Perlindungan hukum

• Kebijakan ekonomi

Multiple Choice

Apa tugas Kementerian Pertahanan?

• Mengelola pendidikan

• Menyusun anggaran negara

• Menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan

• Mengatur kebijakan sosial

Multiple Choice

Apa peran Polri dalam bidang keamanan?

• Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

• Mengatur kebijakan ekonomi

• Menyusun undang-undang

• Mengawasi pelaku usaha

Multiple Choice

Apa yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945?

• Pendidikan dasar

• Pengelolaan ekonomi

• Pengaturan kebijakan sosial

• Hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan

Multiple Choice

Apa yang menjadi fokus utama lembaga negara dalam bidang sosial?

• Pengawasan kebijakan luar negeri

• Pendidikan dan pelatihan

• Pengaturan ekonomi

• Perlindungan bagi masyarakat rentan

Multiple Choice

Siapa yang berperan dalam pengembangan kebudayaan di Indonesia?

• Kementerian Pertahanan

• Kementerian Kesehatan

• Kementerian Sosial

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Multiple Choice

Apa yang menjadi tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)?

• Mengawasi kebijakan sosial

• Mengatur kebijakan pendidikan

• Menyusun perencanaan penanaman modal nasional

• Mengelola pertahanan negara

Multiple Choice

Apa yang dimaksud dengan 'kesejahteraan sosial' dalam konteks lembaga negara?

• Pertahanan negara

• Pengawasan hukum

• Pengaturan ekonomi

• Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Multiple Choice

Apa yang menjadi tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?

• Pengaturan pendidikan

• Penyusunan undang-undang

• Koordinasi kebijakan ekonomi

• Pengawasan pertahanan

Multiple Choice

Apa yang menjadi fokus lembaga negara dalam bidang pertahanan?

• Menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa

• Menyusun anggaran negara

• Mengatur kebijakan sosial

• Mengelola pendidikan

Multiple Choice

Apa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020?

• Pengaturan kebijakan sosial

• Pengelolaan pendidikan

• Tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

• Pengawasan pertahanan

Multiple Choice

Apa yang menjadi peran lembaga negara dalam bidang ekonomi?

• Regulator dan pengawas kebijakan ekonomi

• Penyusun undang-undang

• Pengatur kebijakan sosial

• Pengelola pendidikan

Drag and Drop

Peran Lembaga Negara dalam Bidang Politik
Tugas DPR RI meliputi pembuatan ​

Placeholder

, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta menetapkan ​

Placeholder

. DPR ialah salah satu lembaga Negara dalam bidang ​

Placeholder

.

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

undang-undang

APBN

politik

UUD

RAPBN

Drag and Drop

Peran lembaga negara dalam bidang politik dapat dikategorikan sebagai berikut. a. Membentuk

Placeholder

kenegaraan yang berupa

Placeholder

atau produk hukum di bawah dasar negara. b. Melaksanakan norma atau ketentuan yang telah disepakati bersama. c. Menjalankan fungsi

Placeholder

. d. Menumbuhkan kesiapan dalam menghadapi berbagai

Placeholder

, tantangan, hambatan, dan gangguan. e. Menjalin

Placeholder

baik dalam negeri atau luar negeri.

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

norma-norma

undang-undang

pengawasan

ancaman

kerja sama

legislasi

anggaran

UUD

rintangan

Drag and Drop

Peran Lembaga Negara dalam Bidang Ekonomi

Placeholder

merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi utama berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai

Placeholder

melalui pengelolaan bidang

Placeholder

, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan. Keberadaannya mampu menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri dengan mengatur dan memelihara nilai tukar ​

Placeholder

terhadap

Placeholder

.

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

Bank Indonesia

rupiah

Moneter

mata uang asing

Bank sentral

dolar

euro

keuangan

Drag and Drop

Peran penting lembaga negara dalam bidang ekonomi dapat dikategorikan sebagai berikut. a. Menjalin

Placeholder

, sinkornisasi, dan pengendalian urusan negara dalam bidang ekonomi. b. Mengatur permasalahan yang berkaitan dengan pelaku ekonomi serta meningkatkan produktivitas perekonomian dengan skala kecil, menengah, dan nasional. c. Mengatur ​

Placeholder

serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat demi menciptakan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. d. Mengatur ekonomi suatu negara dalam rangka menciptakan ​

Placeholder

dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Dalam konteks ini, lembaga negara berperan sebagai ​

Placeholder

dan pengawas kebijakan ekonomi yang diambil untuk memastikan kebijakan tersebut berada dalam kerangka hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku secara global dan nasional. e. Bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan ekonomi yang diambil dapat mendorong ​

Placeholder

ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak, termasuk melindungi kepentingkan konsumen dan produsen dari praktik bisnis yang tidak fair.

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

koordinasi

distribusi

stabilitas

pertumbuhan

regulator

produksi

pengatur

perkembangan

Drag and Drop

Beberapa lembaga negara Indonesia yang memiliki peran penting di bidang ekonomi antara lain

Placeholder

dibantu oleh

Placeholder

(Pasal ​

Placeholder

UUD NRI Tahun 1945) dalam menyusun kebijakan moneter;

Placeholder

sebagai lembaga untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan

Placeholder

sebagai lembaga untuk menyusun perencanaan dan pengkajian penanaman modal nasional.

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

Presiden

Menteri-Menteri Negara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Badan Koordinasi Penanaman Modal

wakil presiden

17

4

KPU

BKM

Drag and Drop

Lembaga-lembaga negara tersebut harus bekerja sama secara sinergis dan memastikan terciptanya koordinasi yang ​

Placeholder

dan ​

Placeholder

dalam menjalankan tugasnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga negara harus bekerja secara ​

Placeholder

dan ​

Placeholder

untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang mengatur bidang ekonomi. Hal ini sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ​

Placeholder

.

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

efektif

efisien

profesional

transparan

berkesinambungan

efisiensi

akuntabel

berdampak

baik

Drag and Drop

Negara Indonesia juga memiliki lembaga negara yang mengoordinir beberapa lembaga perekonomian yang ditugaskan kepada

Placeholder

. Secara khusus, tugas dan kewenangannya diatur dalam

Placeholder

tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai berikut. a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian. b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian. c. Pengelolaan dan penanganan ​

Placeholder

yang terkait dengan bidang perekonomian. d. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet. e. Penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar-Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud. f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan ​

Placeholder

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. h. ​

Placeholder

atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020

Menteri Ekonomi

isu

masalah

administrasi

material

Pengawasan

Pendampingan

Drag and Drop

Peran Lembaga Negara dalam Bidang Sosial

Dari pasal-pasal ​

Placeholder

UUD 1945, tergambarkan bahwa lembaga negara memainkan peran penting dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan dan membutuhkan perlindungan dari negara seperti anak-anak, perempuan, orang dengan ​

Placeholder

, dan lansia. Untuk itu, peran lembaga negara dalam bidang sosial dapat dirumuskan sebagai bentuk kehadiran negara dalam upaya penjaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang meliputi jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan​

Placeholder

tanpa membedakan suku, ras, agama dan antargolongan. Beberapa lembaga negara Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang sosial antara lain sebagai berikut. Kementerian Sosial sebagai pembantu Presiden dalam mengupayakan amanat UUD NRI Tahun 1945 dalam bidang sosial, ​

Placeholder

sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan serta mengakomodir jaminan sosial, Dinas ​

Placeholder

di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai fasilitator dan pemberdayaan bagi masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut bertugas untuk menyediakan layanan sosial, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, dan melakukan penanganan terhadap masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat. Melalui kegiatan sosial dan programprogram yang diselenggarakan, lembaga negara di bidang sosial berperan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat.

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

34

32

disabilitas

fakir miskin

anak terlantar

BPJS

JKN

Sosial

Kesehatan

Drag and Drop

Peran Lembaga Negara dalam Bidang Budaya

Budaya bangsa Indonesia yang sudah ditemukan dan dikonsepsikan oleh negara ialah ”​

Placeholder

”. Hal ini terungkap pada fakta sejarah proses pendirian negara Indonesia yang digagas oleh Presiden Pertama RI. Kebudayaan sendiri merupakan suatu atau semua hasil ​

Placeholder

, ​

Placeholder

, dan ​

Placeholder

masyarakat. Dalam arti bahwa karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan ​

Placeholder

(material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat (Tjahyadi, 2019). Artinya, bahwa setiap kebudayaan akan menghasilkan warisan budaya yang memiliki sifat tak tentu dan akan hilang seiring waktu sesuai dengan perkembangan zaman

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

gotong royong

pancasila

musyawarah

karya

rasa

cipta

pemikiran

jasmaniah

fisik

Drag and Drop

Lembaga negara memegang peran penting dalam pengembangan dan pelestarian

Placeholder

di Indonesia. Hal itu sebagai bentuk dukungan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan budaya yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, serta sebagai pengatur dan pemberi arahan dalam pembentukan

Placeholder

budaya. Lembaga negara yang berperan dalam bidang budaya seperti

Placeholder

,

Placeholder

,

Placeholder

.

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

kebudayaan

kebijakan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dewan Kesenian Jakarta

Badan Pengembangan dan Pelestarian Bahasa

peraturan

Badan Bahas

Drag and Drop

5. Peran Lembaga Negara dalam Bidang Pertahanan Kita wajib bangga memiliki komponen utama pertahanan negara Indonesia yang dikenal dengan nama

Placeholder

seperti terdapat dalam UUD 45 Pasal ​

Placeholder

ayat (3). TNI terdiri atas TNI AD, TNI AU, TNI AL. TNI merupakan bentuk keseriusan negara dalam usaha memeprtahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Artinya, usaha dalam pertahanan dan keamanan menjadi hak dan kewajiban bagi warga negara sesuai dengan kemampuan, latar belakang, dan profesi yang melekat. Bidang pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil. Menurut

Placeholder

, pertahanan adalah usaha negara untuk ​

Placeholder

kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Artinya, negara wajib menjamin keselamatan rakyatnya, wilayahnya, dan

Placeholder

.

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

UU No. 3 Tahun 2002

kedaulatannya

Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

30

31

mempertahankan

menjaga

mengamankan

Drag and Drop

Peran lembaga negara dalam bidang pertahanan diberikan kepada

Placeholder

yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu

Placeholder

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

Placeholder

di bidang pertahanan; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan; d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke

Placeholder

.

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

Kementerian Pertahanan

Presiden

kebijakan

daerah

Menteri

Undang-undang

Drag and Drop

Peran Lembaga Negara dalam Bidang Keamanan
Peran lembaga negara pada bidang keamanan lebih berfokus pada ​

Placeholder

untuk menjamin keamanan masyarakat. Peran ini tidak lepas dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia untuk memperoleh tempat tinggal pada suatu wilayah dengan damai dan sejahtera. Selain itu, usaha negara dalam menciptakan sistem ketertiban masyarakat diperlukan alat negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang tersebut. Salah satu di antara alat negara Indonesia dijelaskan pada Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: ”​

Placeholder

sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta ​

Placeholder

hukum.” ​

Placeholder

memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Drag these tiles and drop them in the correct blank above

ketertiban

keamanan

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tentara Nasional Indonesia

menegakkan

melaksanakan

Polri

TNI