Amandemen UUD NRI 1945

Multiple Choice

Proses Amandemen UUD NRI 1945 merupakan langkah perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia. Amandemen ini merupakan respons terhadap berakhirnya era kekuasaan...

• Era Orde Baru

• Demokrasi Terpimpin

• Orde Baru

• Era Reformasi

Multiple Choice

Salah satu kelemahan struktural utama UUD 1945 sebelum Amandemen adalah adanya potensi otoriter karena kekuasaan yang sangat besar pada Presiden (eksekutif). Selain itu, kelemahan mendasar lainnya adalah...

• Tidak memuat secara rinci tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

• Tidak ada mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan legislatif.

• Struktur pemerintahan terlalu kompleks dan membingungkan.

• Terdapat ketidakjelasan dalam sistem pemerintahan.

Multiple Choice

Mekanisme formal untuk melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945 diatur dalam Pasal 37. Berdasarkan pasal tersebut, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD harus disetujui oleh...

• Persetujuan dari Gubernur dan Ketua DPR.

• 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

• Sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota MPR yang hadir.

• 60% dari seluruh anggota MPR yang hadir.

Multiple Choice

Tujuan utama Amandemen UUD NRI 1945 yang berfokus pada Pembatasan Kekuasaan Presiden diwujudkan melalui...

• Pengurangan peran partai politik dalam pemilihan.

• Penghapusan hak prerogatif absolut dan pembatasan masa jabatan.

• Penambahan kekuasaan legislatif untuk presiden.

• Pemberian hak veto kepada presiden secara permanen.

Multiple Choice

Salah satu Lima Kesepakatan Dasar yang disepakati oleh MPR adalah Skematisasi UUD. Maksud dari skematisasi adalah...

• Memindahkan hal-hal normatif dari Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal.

• Menghapus semua pasal yang tidak relevan.

• Menambahkan pasal baru tanpa persetujuan MPR.

• Mengubah isi Pembukaan UUD NRI 1945.

Multiple Choice

Amandemen UUD NRI 1945 dilakukan dalam empat tahapan. Amandemen Tahap III (1-9 Nov 2001) memiliki fokus utama pada perubahan yang berkaitan dengan...

• Pembatasan kekuasaan Presiden dan HAM.

• DPD, KY, Pendidikan, Perekonomian, dan Transisi.

• Pemerintahan Daerah, DPR, dan Wilayah Negara.

• Bentuk dan Kedaulatan, Pemilu, BPK, dan MK.