Sistem Perlindungan Anak

Indonesia sebagai salah satu negara peserta yang ikut meratifikasi KHA, kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan, kecuali?

• Menghormati

• Menyayangi

• Memenuhi

• Melindungi

Dibawah ini yang termasuk dalam prinsip-prinsip KHA, pilihlah jawaban yang tepat (dapat memilih lebih dari satu jawaban) :

• Non diskriminasi

• Kepentingan terbaik untuk anak

• Penghargaan terhadap pandangan anak

Amanat KHA pasal 19 menyatakan negara wajib mengambil langkah-langkah perlindungan anak. Dibawah ini adalah semua tindakan yang wajib dilakukan, kecuali:

• Inisiatif

• Administratif

• Sosial

• Pendidikan

Eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah kelompok:

• Yang tidak berpendidikan

• Berpenghasilan rendah

• Kelompok Minoritas/Adat

• Semuanya tidak benar

Hal – hal yang memperburuk perlindungan anak dalam keadaan darurat, kecuali:

• Keterpisahan anak dari keluarga

• Kecacatan

• Kekerasan Seksual

• Disharmoni keluarga

Sistem hukum dan kebijakan dalam konteks yang lebih besar, tidak hanya diartikan sebagai peraturan tertulis atau perundang-undangan/kebijakan/ “hal-hal tertulis”, namun juga termasuk yaitu :

• Lembaga penyedia layanan, dan jenis layanan

• Lembaga pengembangan, interpretasi & pelaksanaan hukum, serta prosesnya

• Norma aturan yang termasuk dalam etika birokrasi

• Kode etik dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan

Dalam Sistem Hukum dan Kebijakan, yang menjadi norma adalah

• Kebijakan mengacu pada seperangkat lembaga/institusi yg membuat, menetapkan, menafsirkan & menegakkan hukum

• Kerangka Hukum dan Kebijakan yang merupakan “hal-hal tertulis” atau “segala sesuatu di atas kertas” (things on paper)

• Mengacu pada bagaimana sistem berfungsi dan keseluruhan manajemen dan koordinasinya

• Menyangkut manajemen, koordinasi & kerja sama di setiap tingkatan di seluruh sistem

Dalam sistem perlindungan anak, untuk melihat kesenjangan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatan hierarkinya maupun secara horizontal dengan peraturan lainnya, dapat menggunakan :

• Analisa Komponen Sistem

• Analisa Kebijakan Publik

• Analisa SWOT

• Analisa SPA

Dalam menilai komponen norma dari Kerangka Hukum dan Kebijakan, dapat dilihat melalui hal-hal berikut kecuali :

• Keselarasannya dgn instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan yang lain

• Ada atau tidaknya mandat bagi lembaga tertentu

• Ada atau tidaknyanya sanksi (jika dibutuhkan), maupun kewajiban pendanaan

• Ada atau tidaknya evaluasi monitoring sebagai bentuk pengawasan

Heirarki Perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

• UUD RI, Tap MPR, UU/Perpu, , Peraturan Pemerintah, Perda, Peraturan Presiden

• UUD RI, UU/Perpu, Tap MPR, , Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Perda

• UUD RI, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda

• UUD RI, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Perda