Anti Korupsi

Gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia, bisa diidentifikasi 4 (empat) pendekatan yang palingbanyak diadopsi dari berbagai kalangan (Wijayanto, 2010), yaitu kecuali:

• Lawyer approach

• Business approach

• Psychological approach

• Market approach

• Cultural approach

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut yang bukan merupakan dampak korupsi dalam bidang ekonomi adalah:

• Inhibit invesment

• Hamper economic growth

• Reduce Tax Revenue

• Demoralization

• Bad Quality of good and services

Faktor ekstemal terkait kurang adanya sikap keteladanan Pimpinan, kurang memadaìnya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistim Pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan merupakan bagian dan aspek:

• Politik

• Organisasi

• Ekonomi

• Sosial

• Lingkungan

IPK Indonesia Tahun 2017 adalah bernilai…

• 33

• 31

• 37

• 40

• 44

Menurut teori Fraud Triangle, korupsi/ fraud disebabkan oleh…

• Pressure

• Organization

• Needs

• Occupation

• Greeds

Pada masa Orde Lama, dibentuk Badan Pemberansan Korupsi, Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) dibentuk berdasarkan UU Keadaan Bahaya, yang dipimpin oleh:

• A. H. Nasutíon

• Subandrio

• Roeslan Abdul Gani

• Prof M Yamin

• Ahmad Yani

Dalam periode 1970-an, Presiden Soeharto membentuk apa yang dikenal sebagai Komisi 4 (empat) dengan maksud agar segala usaha memberantas korupsi dapat berjalan Iebih efekrìf dan efisien. Komisi 4 ini terdiri dari, kecuali:

• Wilopo S.H

• Anwar Tjokroaminoto

• Prof. Ir. Johannes

• Anwar Sardjo

• I.J. Kasimo

Merajalelanya korupsi ternyata tidak hanya di Indonesia, tetapî juga hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini trerbukti dengan Iahirnya United Nation Convention Against Corruption atau UNCAC sebagai hasil dari Konferensi Merida pada tahun 2003 bertempat di:

• Amerika Serikat

• Austria

• Mexico

• Hongkong

• Jerman

Selain Setiap orang; serta dengan tujuan;, unsur pasal 3 dalam UU TPK adalah kecuali:

• Perbuatan melawan hukum

• Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporas

• Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana

• Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

• Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

UU Nomor 28 tahun 1998 mengatur tentang:

• Tindak Pidana Korupsi

• Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi, Nepotisme

• Komisi Pemberantasan Korupsi

• Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• United Nation Convention Against Corruption.