PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Fungsi ASN berdasarkan UU ASN Pasal 10 adalah

• Pelaksana kebijakan publik

• Pelayan publik

• Perekat dan pemersatu bangsa

• Bekerja profesional

Berikut yang bukan merupakan tugas ASN berdasar UU ASN Pasal 11 adalah

• Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas

• Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" adalah bunyi dari

• Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

• Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945

• Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945

• Pasal 32 Ayat (1) UUD 1945

Berikut adalah alasan mengapa korupsi harus diberantas, kecuali

• Aset uang negara banyak yang hilang, padahal sangat diperlukan untuk pembangunan

• Akibat korupsi pemasukan sumber daya alam makin bertambah

• Korupsi menciptakan lingkungan yang tidak tenteram, penuh curiga dan ketidakpercayaan

• Korupsi menyebabkan kegiatan perekonomian serta dunia usaha gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat

Berikut yang tidak termasuk ciri-ciri korupsi adalah

• Umumnya dilakukan secara rahasia

• Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum masyarakat

• Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan

• Hanya melibatkan satu orang

Berikut yang tidak termasuk kewajiban penyelenggara negara berdasar UU 28 Tahun 1999, Pasal 5 adalah

• Bertugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengharap imbalan dalam bentuk apapun

• Bersedia menjadi saksi perkara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

• Menjadi ASN yang modern

• Bersedia diperiksa kekayaannya

Berikut adalah peraturan-peraturan perundangan tentang korupsi

• UU 28 Tahun 1999

• UU 31 Tahun 1999

• UU 30 Tahun 2002

• UU 29 Tahun 1999

Tindak pidana korupsi terdiri dari

• 30 Bentuk/jenis korupsi

• 20 Bentuk/jenis korupsi

• 40 Bentuk/jenis korupsi

• 50 Bentuk/jenis korupsi

Yang termasuk kelompok korupsi "Kerugian Keuangan Negara" adalah

• Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

• Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

• Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut

• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

Yang termasuk kelompok korupsi "Suap Menyuap" adalah

• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

• Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

• melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

  sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara