Indonesia Masa Demokrasi LIberal dan Terpimpin

bentuk pemerintahan yang dianut Indonesia pada masa Demokrasi Liberal adalah ....

• Parlementer

• Presidensial

• Monarki

• Fasisme

dalam sistem demokrasi Liberal, ada istilah "no single majority" yang artinya ....

• tidak ada partai tunggal

• partai mayoritas adalah penguasa pemerintahan

• tidak ada partai yang dapat berkuasa penuh

• perdana mentri adalah pemegang kebijakan

salah satu alasan Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal adalah ....

• memberikan ruang kepada penguasa untuk memerintah lebih lama

• banyak elit Indonesia yang berpendidikn Barat

• banyak partai politik yang berkuasa

• kenyamanan dalam memerintah rakyat

Pada masa pemerintahan Kabinet Natsir, terdapat kebijakan untuk merubah sistem ekonomi dari sistem kolonial menjadi sistem ekonomi nasional yang disebut ....

• gunting Syafrudin

• Kebijakan Sanering

• Program Ali-Baba

• Benteng Grup

salah satu kejatuhan kabinet Natsir yakni adanya pernyataan tidak percaya terhadap pemerintahan Kabinet Natsir yang disebut ...

• petisi Sutardjo

• Mosi Hadikusumo

• Piagam Jakarta

• Senering Act

pada masa kabinet Sukiman, Indonesia melakukan kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat yang diberi nama Mutual Security Act. Namun hal ini pula menjadi boomerang bagi kabinet Sukiman, dikarenakan ...

• tidak melaksanakan politik bebas aktif

• dianggap menguntungkan negara kapitalis

• adanya neokolonialisme di Asia Tenggara

• Amerika Serikat adalah negara liberal

peristiwa Tanjung Morawa adalah ...

• konflik antara militer dan pemerintahan

• pemerintahan tandingan yang dibuat di luar Jawa

• konflik perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara

• perdebatan tentang hasil perjanjian Renville

penggagas Konferensi Asia Afrika dari Pakistan adalah ...

• Pandit Jawaharlal Nehru

• Sri John Katelawala

• Moh. Ali Jinnah

• U Nu

pemilu 1955 pertama kali diselenggarakan pada masa kabinet ...

• Sukiman

• Burhanudin Harahap

• Ali I

• Ali II

pemilu 1955 dilaksanakan dua tahap, yakni untuk memilih ...

• DPR dan Badan Konstituante

• DPR dan MPR

• DPRS dan Badan Konstituante

• DPAS dan Kabinet Kerja