Kuisku

Pengajuan data kontrak atas kontrak yang ditandatangani sampai dengan 30 November 2018 paling lambat tanggal

• 4 Desember 2018

• 5 Desember 2018

• 6 Desember 2018

• 7 Desember 2018

SPM LS non kontraktual untuk pembayaran honorarium, tunjangan diajukan ke KPPN paling lambat tanggal

• 18 Desember 2018

• 19 Desember 2018

• 20 Desember 2018

• 21 Desember 2018

Uang makan bulan Desember 2018 dibayarkan melalui mekanisme

• SPM Ls Bendahara

• SPM Ls Pihak Ketiga

• UP/TUP

• SPM Ls ke Rekening Pegawai

Perubahan data kontrak yang telah terdaftar di KPPN dan telah memiliki NRK, disetujui KPPN paling lambat tanggal

• 10 Desember 2018

• 11 Desember 2018

• 12 Desember 2018

• 13 Desember 2018

SPHL dan SP3HL wajib dicetak KPPN dalam rangkap

• 1 rangkap

• 2 rangkap

• 3 rangkap

• tidak perlu dicetak

Syarat jaminan pembayaran akhir untuk SPM LS kontraktual yang BAPP-nya tanggal 21 s.d 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut, kecuali

• Diterbitkan oleh bank umum

• masa berlaku jaminan sampai dengan kontrak berakhir

• nilai jaminan sebesar nilai pekerjaan yang belum selesai

• masa pengajuan klaim 30 hari kerja sejak berakhirnya jaminan

Jika terdapat pekerjaan kontraktual yang ditandatangani setelah tanggal 30 November 2018, maka

• kontrak didaftarkan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani

• Kepala KPPN dapat memberikan dispensasi pengajuan data kontrak

• Kedua jawaban tersebut benar

• Kedua jawaban tersebut salah

Dalam rangka akhir tahun anggaran, Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan TUP dibawah ini, kecuali

• Uang makan dan uang lembur

• Kegiatan yang mendesak

• Kegiatan dalam rangka pemilu

• kerusuhan sosial

Pekerjaan kontraktual yang ditandatangani setelah tanggal 30 November 2019 dapat diajukan ke KPPN menggunakan SPM LS non kontraktual dengan ketentuan

• Diajukan paling lambat tanggal 21 Desember 2018

• Mendapatkan dispensasi dari Kepala KPPN

• Nilai kontrak maksimal 200 juta

• Nilai kontrak maksimal 50 Juta

Berikut ini ketentuan terkait pembayaran uang makan dan uang lembur bulan Desember 2018

• Dalam hal pagu DIPA tidak mencukupi, dibayarkan dengan SPM LS sesuai sisa pagu yang ada

• Dalam hal UP telah nihil, dapat mengajukan kembali UP

• Dalam hal tidak memiliki Bendahara Pengeluaran, SPM diajukan dengan melampirkan SPTJM

• Dalam hal tidak memiliki UP, uang makan dan uang lembur bulan Desember 2018, dibebankan pada DIPA 2019