Kelompok 5 Kepegawaian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pengertian tersebut diatur dalam...

• pasal 1 UU no 1 tahun 1974
• Pasal 1 UU no 1 tahun 1947
• Pasal 2 UU no 1 tahun 1974
• Pasal 1 UU no 2 tahun 1974
• Pasal 2 UU no 2 tahun 1974

Yang bukansyarat menjadi saksi perkawinan adalah..

• laki-laki
• baligh
• waras akalnya
• wanita
• adil

Perkawinan bagi PNS diatur dalam peraturan pelaksanaan tersendiri perihal perkawinan bagi PNS diatur pelaksanaannya dalam ..

• PP no 10 tahun 1980
• PP no 10 tahun 1981
• PP no 10 tahun 1982
• PP no 10 tahun 1983
• PP no 10 tahun 1984

dibawah ini merupakan manfaat dari cuti,kecuali..

• menyelesaikan tugas
• hilangkan jenuh
• agar lebih produktif
• untuk mendapaykan inspirasi baru
• menjernihkan pikiran agar tidak setres

salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karier PNS berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja merupakan..

• fungsi DUK
• tujuan DUK
• Manfaat DUK
• Jenis DUK
• Pengertian Duk

Jika seorang PNS menderita sakit lebih dari 14 hari maka yang bersangkutan harus ..

• menyerahkan surat keterangan dokter
• mengajukan undangan cuti sakit secara tertulis
• memberitahukan atasan secara tertulis dengan pesan atau mediator orang lain
• mengajukan undangan cuti sakit secara tertulis dengan melampirkan surat dokter pemerintah/swasta yang ditunjuk mentri swasta
• mengajukan surat keterangan mati

menurut pasal 14 kompilasi hukum islam atau KHI rukun dan syarat perkawinan terdiri atas kecuali,..

• Calon suami
• calon istri
• dua orang saksi laki-laki dan perempuan
• ijab dan kobul
• wali nikah

Jabatan fungsional pns terdiri dari ..

• Struktural
• Fungsional
• Pengabdian
• Anumerta
• Keahlian dan keterampilan

Besarnya pensiun karena cacat akibat kerja sebesar ...

• 25% gaji pokok
• 40% gaji pokok
• 50% gaji pokok
• 60% gaji pokok
• 75% gaji pokok

Dasar hukum yang digunakan dalam pokok kepegawaian...

• UU no 43 tahun 1999
• UU no 42 tahun 1999
• UU no 45 tahun 1999
• UU no 46 tahun 1999
• UU no 47 tahun 1999