KUP A

Yang TIDAKtermasuk dalam pengertian surat ketetapan pajak menurut UU KUP adalah .....

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

• Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

• Surat Tagihan Pajak (STP)

• Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain diketahui pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan ….

• STP

• SKPKB

• SKPKBT

• SKPLB

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan surat ketetapan pajak ternyata ditemukan data baru yang menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak, maka atas data baru tersebut Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan ....

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dengan tidak dikenai sanksi administrasi kenaikan dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Pernyataan di bawah ini yang TIDAK TEPAT terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah ....

• SKPLB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan kelebihan pembayaran pajak Pasal 17B UU KUP

• SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang

• SKPLB diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak 17C ayat (1) UU KUP.

• SKPLB dapat diterbitkan lebih dari satu kali jika terdapat data baru.

Apabila setelah melampaui jangka waktu yang ditetapkan, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama ….

• satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

• tiga bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

• enam bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

• dua belas bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir

Berikut ini yang BUKAN merupakan dasar diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) adalah ….

• Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar

• Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan

• PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak

• PKP yang gagal produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 1.000.000,00 diterbitkan tanggal 19 Agustus 2015. Jumlah pembayaran atas SKPKB tersebut sampai dengan jatuh tempo tanggal 18 September 2015 adalah Rp 600.000,00. Apabila pada tanggal 1 Desember 2015 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, maka sanksi administrasi berupa bunga adalah sebesar ....

• Rp 40.000,00

• Rp 60.000,00

• Rp 24.000,00

• Rp16.000,00

PT Mutiara menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014 pada tanggal 1 Mei 2015 dan telah melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang (PPh Pasal 29) pada tanggal 30 April 2015. Atas kondisi tersebut, Direktur Jenderal Pajak ....

• menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

• menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil

• menerbitkan Surat Tagihan Pajak

• tidak menerbitkan ketetapan pajak

Jumlah pajak dalam SKPKB PPh karena kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar ….

• 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak

• 100% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak

• 150 % dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak

• 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar ….

• 2%

• 50%

• 100%

• 200%