SPKN

Yang dimaksud “ principle based standars” yang dianut SPKN 2017 adalah

• pengaturan yang menuntut pemeriksa menjadi lebih professional dengan memberi ruang penerapan skeptisme dan judgement

• Pengaturannya meliputi apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana atas suatu prinsip

• Pengaturan detail atas suatu prinsip diuraikan pada peraturan dibawahnya

• Pengaturan atas suatu prinsip dengan mengutamakan pendekatan fleksibilitas atas berbagai kemungkinan

• pengaturan yang memberikan keluasaan dalam penerapannya di lapangan sehingga memberi ruang kreativitas bagi pemeriksa

Pemberlakukan SPKN yang ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, mengatur hal-hal sebagai berikut, kecuali

• Semua hasil pemeriksaan yang belum terbit saat SPKN 2017 berlaku, harus disajikan sesuai SPKN 2017

• Dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 6 Januari 2017

• Tidak diberlakukan pada pemeriksaan yang masih berlangsung pada saat SPKN 2017 mulai berlaku

• PMP 2015 dan Juklak, Juknis yang mendasarkan pada SPKN 2007 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam SPKN 2017

• SPKN 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Untuk mengevaluasi penerapan dan mengembangkan SPKN, BPK membentuk Komite. Yang TIDAK terkait dengan Komite adalah

• Terdiri dari dewan konsultatif dan panitian kerja yang dibantu secretariat

• Hasil evaluasi atas penerapan dan/ atau hasil pengembangan SPKN dilaporakan secara periodic kepada BPK paling sedikit satu kali setiap tahun

• Panitia kerja melibatkan pihak diluar BPK sebagai narasumber

• Bertugas menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan negara

• Ditetapkan dengan Keputusan BPK

SPKN dinyatakan dalam bentuk

• Pernyataan Standar Pemeriksaan

• Pasal ketentuan Pemeriksaan

• Bab Standar Pemeriksaan

• Paragraph Standar Pemeriksaan

• Ayat Standar Pemeriksaan

SPKN ditetapkan dengan peraturan BPK, karena

• SPKN diundangkan oleh kementerian HUkum dan HAM RI

• SPKN merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

• SPKN diamanatkan penyusunannya oleh ketentuan dalam UU Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

• SPKN berlaku untuk BPK dan pemeriksa luar yang melakukan pemeriksaan pada lingkup keuangan Negara

• SPKN dimuat dalam Lembaran Negara

Dalam pemerolehan bukti pemeriksaan, pemeriksa harus:________________

• tetap melaksanakan prosedur pengumpulan bukti dengan biaya yang mahal dengan membebankan pembiayaannya pada entitas yang terperiksa

• menghilangkan suatu prosedur pengumpulan bukti apabila biaya untuk memperoleh bukti tersebut sangat mahal

• tetap melaksanakan prosedur pengumpulan bukti dengan biaya yang mahal dan melaksanakan prosedur alternative untuk pemerolehan bukti tersebut

• menggunakan prosedur alternative yang lebih murah biayanya untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan

• merevisi lingkup pemeriksaan untuk menghilangkan suatu prosedur pengumpulan bukti yang mahal

pengertian dari bukti pemeriksaan adalah________________

• informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan

• dokumen transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan temuan pemeriksaan

• dokumen yang dikumpulkan dan digunakan oleh pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan

• informasi dalam dokumen transaksi yang digunakan pemeriksa untuk menggambarkan kondisi pemeriksaan

• informasi yang diperlukan pemeriksa untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi

Berikut adalah factor yang menjadi pertimbangan professional untuk menentukan materialitas atas suatu hal, adalah

• Harapan penugasan dan lingkup pemeriksaan yang dilakukan atas hal pokok yang diperiksa

• Harapan penugasan dan tingkat risiko yang dapat diteriam dari pemeriksaan yang dilakukan pada entitas terperiksa

• Interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna LHP; dan ketentuan peraturan perundang-undnagan

• Nilai dan cakupan pengaruh transaksi keuangan terhadap keseluruhan kinerja keuangan entitas terperiksa

• Kesepekatan antara pemeriksa dan pihak terperiksa dengan berdasarkan pada argumentasi dan kebutuhan masing-masing

Yang dapat dikelompokkan sebagai bentuk bukti pemeriksaan adalah sebagai berikut, KECUALI:________________

• hasil observasi pemeriksa

• keterangan lisan/ tertulis dari pihak yang diperiksa

• catatan transaksi elektronis/ fisik

• laporan pengaduan dari pemangku kepentingan entitas terperiksa

• komunikasi tertulis atau elektronis dengan pihak diluar entitas yang diperiksa

Kewenangan BPK terkait standar, dan system yang diterapkan pemerintah dalam mengelola keuangan negara adalah sebagai berikut, kecuali.________________

• Memberikan pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan

• Memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara yang ditetapkan pemerintah

• Menetapkan kebijakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

• Memberikan pertimbangan atas rancangan system pengendalian intern pemerintah sebelum ditetapkan pemerintah

• Memantau penyelesaian ganti kerugian negara yang ditetapkan pemerintah terhadap pegawai negari bukan benhara dan pejabat lain