BAB II KONSEPSI GOOD GOVERNANCE DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

pelaksanaan suatu tugas dan fungsi senantiasa diikuti dengan pendanaannya, di mana pengalokasian

anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing‐masing unit organisasi sesuai dengan amanat undang‐undang dikenal dengan prinsip :

• money follows function

• money follows program

• money follows goals

• value for money

Sebagai bagian dari organisasi pemerintahan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan mengawal pelaksanaan manajemen pemerintahan agar memenuhi karakteristik good governance, kecuali :

• transparan

• akuntabel

• adil

• ekonomis

Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

• Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

  Kolusi, dan Nepotisme

• Komisi Pemberantasan Korupsi

• Keuangan Negara

• Pengendalian Pembangunan Nasional

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan

negara

• Asas Proporsionalitas

• Asas Kepastian Hukum

• Asas Tertib Penyelenggaraan

• Asas Akuntabilitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak

dan kewajiban penyelenggara negara

• Asas Tertib Penyelenggaraan

• Asas Kepentingan Umum

• Asas Keterbukaan

• Asas Proporsionalitas

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengetengahkan asas‐asas umum penyelenggaraan negara sebagai berikut, kecuali :

• Asas Kerangka Hukum

• Asas Tertib Penyelenggaraan

• Asas Kepentingan Umum

• Asas Proporsionalitas

Administrasi negara adalah administrasi mengenai negara dalam keseluruhan arti, unsur, dimensi, dan dinamikanya, merupakan pengertian administrasi negara menurut :

• Lembaga Sandi Negara

• Lembaga Administrasi Negara

• Bank Indonesia

• KemenPAN RB

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana‐rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, merupakan pengertian :

• Sistem Adminsitrasi Keuangan Nasional

• Sistem Adminsitrasi Keuangan Negara

• Sistem Pengelolaan Pembangunan Nasional

• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Ketentuan mengenai SPPN diatur dalam :

• Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 2008

• Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003

• Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004

• Undang‐Undang Nomor 15 Tahun 2004

Pengorganisasian, diwujudkan dalam penetapan lingkup dan ketentuan mengenai keuangan negara sebagaimana diatur dalam

• Undang‐undang Nomor 17 Tahun 2003

• Undang‐undang Nomor 1 Tahun 2004

• Undang‐undang Nomor 15 Tahun 2004

• Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004