Quiz Pertemuan Kedua

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah sistem pemerintahan.....

• Parlementer

• Presidensial

• Permenterian

• Pariwisata

Lembaga negara yang masuk dalam ranah Yudikatif adalah....

• Presiden

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Mahkamah Agung

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

Lembaga yang bertugas membantu pekerjaan presiden adalah....

• Komisi Yudisial

• Mahkamah Agung

• Kementerian

• Dewan Perwakilan Daerah

Kewenangan Presiden RI sebagai Kepala Negara membuat perjanjian Internasional diatur dalam pasal....

• Pasal 11 ayat 1

• Pasal 11 ayat 2

• Pasal 12

• Pasal 13 ayat 1

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut, kecuali...

• Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

• Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi

• Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

• Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

Kewenangan Presiden RI sebagai Kepala Pemerintahan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri tertulis dalam UUD 1945 pasal....

• Pasal 17 ayat 2

• Pasal 17 ayat 3

• Pasal 17 ayat 4

• Pasal 18 ayat 1

Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ….

• Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD

• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

• Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

Di bawah ini kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur dalam UUD 1945 sebagai berikut, kecuali...

• Kementerian Pertahanan

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

• Kementerian Luar Negeri

Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah...

• 31 kementerian negara

• 32 kementerian negara

• 33 kementerian negara

• 34 kementerian negara

Di bawah ini keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi LPNK. Berikut ini daftar LPNK yang ada di Indonesia, kecuali...

• Arsip Nasional Republik Indonesia

• Badan SAR Nasional

• Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

• Lembaga Swadaya Masyarakat