Uji Pemahaman Agent Baru Tentang Country by Country Report (CBCR)

Hubungan istimewa menurut Pasal 18 ayat 4 UU Nomor 36 Tahun 2008 dianggap ada apabila sebagai berikut, kecuali…

• WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada WP lain

• WP menguasai WP lainnnya yang berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung atau tidak langsung

• Terdapat hubungan keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat

• Dua atau lebih pengusaha secara langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan pengusaha yang sama.

Yang dimaksud dengan entitas induk adalah salah satu dari Grup Usaha memenuhi kriteria…

• Menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha

• Mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia

• a dan b benar

• a dan c salah

Laporan per negara (Country by Country Report / CBCR) harus memuat informasi sebagai berikut, kecuali…

• alokasi penghasilan

• harta berwujud dalam bentuk kas dan setara kas serta jumlah seluruh pegawai

• daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi

• laba (rugi) sebelum pajak

Informasi dalam laporan per negara digunakan hanya dalam rangka…

• Untuk menilai kepatuhan perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa di dalam maupun di luar negeri

• Lampiran sebagai syarat Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dinyatakan benar, lengkap, jelas

• Penilaian risiko penghindaran pajak

• Alat bukti bagi pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan WP

Format pembuatan laporan per negara memperhatikan hal-hal berikut, kecuali…

• Melalui pembentukan kertas kerja laporan per negara

• Kertas kerja laporan dibuat dengan format dalam lampiran huruf F PMK-213/PMK.03/2016

• Daftar anggota grup usaha disusun sesuai dengan format lampiran huruf G PMK-213/PMK.03/2016

• Laporan per negara dilakukan melalui pembentukan kertas kerja laporan keuangan dengan format dalam lampiran huruf E PMK-213/PMK.03/2016

Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara diatur dalam…

• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2017

• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2017

• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2017

• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017

Grup Usaha yang anggotanya berkedudukan di lebih dari satu negara atau yurisdiksi perpajakan disebut…

• Entitas konstituen

• Grup Usaha multinasional

• Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters

• Yurisdiksi Mitra

WPDN bukan entitas induk, bruto konsolidasi entitas induk yang merupakan SPLN adalah 800 juta Euro, ada kewajiban menyampaikan CBCR di negara domisili induk, terdapat perjanjian internasional dan QCAA yang berlaku efektif, dan tidak terjadi systemic failures dalam pertukaran CBCR, maka WPDN…

• Menyampaikan notifikasi dan laporan per negara

• Menyampaikan notifikasi

• Menyampaikan laporan per negara

• Tidak mempunyai kewajiban CBCR karena WPDN bukan entitas induknya

Yang termasuk dalam Entitas Konstituen adalah…

• Semua anggota grup usaha baik yang masuk maupun tidak masuk laporan keuangan konsolidasi entitas induk

• Badan Usaha Tetap tidak termasuk

• Persetujuan pejabat yang berwenang yang memenuhi kualifikasi

• Anggota grup usaha yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi karena pertimbangan ukuran usaha

Entitas induk dalam negeri yang wajib menyelenggarakan laporan per negara adalah entitas yang sebagai berikut, kecuali…

• Menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha

• Wajib menyelenggarakan laporan keuangan berdasarkan ETAP/GAAP/IFRS sesuai ketentuan BEI

• Tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas konstituen lain dalam Grup Usaha

• Memiliki peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp 11 Triliun