ulangan harian

Pemerintah ikut serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu ....

• mensejahterakan rakyat Indonesia

• mencerdaskan kehidupan bangsa

• memberikan keamanan dan kenyamanan bagi rakyat

• menjaga sumber daya alam yang ada di tanah air

Di negara Indonesia, kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 (2). Perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan tersebut ....

• Menjadi Menteri

• Menjadi Kepala Sekolah

• Pilihan Ketua DPR

• Pemilu

Perilaku melaksanakan kewajiban sabagai umat beragama merupakan sikap yang sesuai dengan Pancasila, yaitu ....

• Sila ke-5

• Silake-4

• Sila ke-2

• Sila ke-1

Menghormati dan menghargai perbedaan dalam menganut suatu agama adalah sikap yang sesuai dengan UUD 1945 yaitu ....

• Pasal 27 ayat 1

• pasal 28 ayat 1

• Pasal 29 ayat 2

• Pasal 31 ayat 2

Sebagai rakyat kita merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Dengan menciptakan lapangan kerja dapat membantu kesejahteraan rakyat, membantu yang miskin dan menolong yang lemah, hal ini Pancasila berfungsi sebagai ....

• dasar negara

• pandangan hidup bangsa

• sumber dari sagala sumber hukum

• alat pemersatu bangsa

Tujuan Belanda datang ke Indonesia untuk ....

• bertamasya

• berdagang

• mengembara

• berpetualang

Pertama kali belanda mendarat di indonesia dipimpin oleh Cornelis De Houtman di wilayah ....

• Jawa Tengah

• Kalimantan

• Banten

• Sumatera

Pencetus sistem tanam paksa di Indonesia adalah ....

• 
• 
• 
• 

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang …

• kekuasaan legislatif

• kekuasaan eksekutif

• kekuasaan yudikatif

• kekuasaan federatif

• kekuasaan koordinatif

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undangundang. Hal tersebut diatur dalam

• Pasal 20 Ayat (1)

• Pasal 20 Ayat (2)

• Pasal 20 Ayat (3)

• Pasal 20 Ayat (4)

• Pasal 20 Ayat (5 )