Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Pembagian Kekuasaan menurut John Locke yaitu...

• kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Konstitutif

• Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Federatif

• Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif

• Kekuasaan Legislatif, Yudikatif, Federatif

Lembaga Negara Indonesia yang memiliki kekuasaan Konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah...

• Majelis Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Daerah

• Komisi Pemberantasan Korupsi

Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yaitu...

• Legislatif, Eksekutif, Yudislasi

• Legislatif, Eksekutif, Konstitutif

• Legislatif, Eksekutif, Federatif

• Legislatif, Eksekutif, Yudikatif

Tanggal 1 Juni 1945 merupakan tanggal lahirnya istilah pancasila. siapakah tokoh yang memperkenalkan istilah tersebut...

• Mr. Muh. Yamin

• Ir. Soekarno

• Drs. Moh. Hatta

• Mr. Soepomo

Lembaga Negara yang memiliki kekuasaan Yudikatif yaitu...

• Mahkamah Agung

• Presiden

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Badan Pemeriksa Keuangan

Salah satu tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah

• Mengangkat dan memberhentikan Menteri

• Memberi Amnesti dan Abolisi

• Memberi Grasi dan Rehabilitasi

• Menyatakan Perang dan membuat perdamaian

Kekuasaan mengawasi dan mengadili terhadap pelaksanaan Undang-Undang disebut...

• Legislatif

• Eksekutif

• Yudikatif

• Federatif

Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang mempunyai aktivitas dalam bidang penelitian yaitu...

• LIPI

• BIN

• LSN

• BPPT

Dalam menjalankan tugasnya menteri tidak bertanggungjawab kepada DPR karena...

• Kedudukan menteri sejajar dengan Presiden

• Kedudukan Menteri tidak bergantung kepada DPR

• Kedudukan Menteri hanya bergantung pada MPR

• Kedudukan Menteri lebih tinggi dari semua lembaga negara lain

Salah satu Kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah...

• memegang kekuasaan pemerintahan

• mengajukan rancangan undang-undang

• mengangkat dan memberhentikan menteri

• membuat perjanjian internasional