DEMOKRASI LIBERAL 1

Perhatikan data dari beberapa program kerja kabinet masa Demokrasi Liberal berikut ini!

(1) Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.

(2) Membentuk Dewan Nasional.

(3) Mengembangkan dan memperkuat Angkatan Perang.

(4) Pelaksanaan pembatalan hasil KMB.

(5) Menyelenggarakan PEMILU.

Dari beberapa data program kerja kabinet masa Demokrasi Liberal tersebut, ditunjukkan oleh nomor berapakah yang merupakan program kerja Kabinet Karya/Djuanda ....

• (1) dan (2)

• (2) dan (3)

• (2) dan (4)

• (2) dan (5)

• (3) dan (5)

Masa bakti tiap kabinet di era Demokrasi Liberal sangatlah pendek, hal ini menunjukkan ketidak harmonisan dari program yang tidak di dukung penuh oleh parlemen. Kabinet Karya/Djuanda juga tidak luput dari persoalan tersebut tetapi Kabinet Karya/Djuanda mempunyai program untuk menyelesaikannya. Pernyataan berikut yang menunjukkan program dari Kabinet Karya/Djuanda adalah ....

• menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk membahas berbagai permasalahan tersebut

• membangun Angkatan Perang yang kuat untuk meredam berbagai pergolakan tersebut

• meminta kepada parlemen untuk memberikan saran atau masukanakan kinerja kabinet

• membangun berbagai infrastruktur untuk memudahkan mobilitas pembangunan

• meningkatkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan di daerah tertinggal

Pada 14 Maret 1957, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri, sekaligus berakhirnya kabinet Ali II saat itu. Pada 9 April 1957, dibentuklah Kabinet baru bernama Kabinet Karya/ Djuanda di bawah komando seorang non-partai. Kabinet Karya/Djuanda saat itu bekerja di bawah bayang-bayang transisi antara Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin. Dari situasi tersebut makin menjadi beban berat program kerja Kabinet Karya/Djuanda. Pernyataan berikut yang paling berat dari tugas Kabinet Karya/Djuanda adalah ....

• normalisasi keadaan ipoleksosbudhankam

• pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar

• pengembalian kepercayaan rakyat

• restrukturisasi pendidikan dan pengajaran

• normalisasi politik luar negeri bebas aktif

Dewan Nasional merupakan amanat dari konsepsi presiden 1957 yang diemban masa Kabinet Karya/Djuanda. Dewan ini mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi kekuatan sosial yang ada di masyarakat dan juga sebagai penasihat pemerintah untuk menjaga stabilitas politik serta mendukung pembangunan negara. Dalam perkembangan politik Dewan Nasional mengalami perubahan nama dan tugas yaitu menjadi Musyawarah Nasional (Munas). Program kerja Musyawarah Nasional (Munas) masa Kabinet Karya/Djuanda bertujuan untuk menormalisasi keadaan Republik akibat pergolakan ....

• Andi Azis

• RMS

• PERMESTA / PRRI

• APRA

• DI/TII di Aceh

Sebagai suatu negara yang berdaulat, Indonesia berhak dan berkewajiban mengambil tindakan – tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan NKRI. Melihat kondisi tersebut, pemerintah melalui Kabinet Karya/Djuanda menyusun salah satu program kerja yaitu bercita-cita mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara. Deklarasi hukum teritorial kelautan Nusantara dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Pernyataan berikut yang menjadi alasan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda adalah ....

• menindaklanjuti kesepakatan dalam parlemen dari hasil Musyawarah Nasional

• warisan hukum teritorial kelautan Indonesia masa kolonial merugikan NKRI

• tuntutan dari negara-negara bagian (RIS) yang bergabung dalam NKRI

• untuk menormalisasi keadaan yang diakibatkan oleh pergolakan daerah

• menjaga stabilitas politik luar negeri guna menunjang pembangunan negara

Ali Sastroamijoyo pernah menjabat menjadi Perdana Mentri selama dua kali. Periode pertama pada tanggal 31 Juli 1953 s/d 24 Juli 1955 dan periode kedua pada tanggal 24 Maret 1956 s/d 14 Maret 1957. Di periode jabatan kedua tepatnya pada tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastroamijoyo kembali menyerahkan mandatnya kepada presiden. Pernyataan berikut yang menjelaskan alasan Kabinet Ali Sastroamijoyo II mengembalikan mandatnya kepada presiden adalah ....

• penarikan menteri-menteri dari partai Masyumi

• sengitnya perseteruan antara para pemenang pemilu 1955

• konflik di angkatan darat antara A.H. Nasution dengan Bambang Sugeng

• adanya peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara

• penandatanganinya Mutual Security Act dengan pemerintah Amerikat Serikat

Kabinet Burhanuddin Harahap memiliki masa bakti 12 Agustus 1955 s/d 03 Maret 1956. Kabinet ini mengembalikan mandatnya pada presiden dan digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II.  Kabinet Ali Sastroamidjojo II sering pula disebut Kabinet Ali-Roem-Idham. Periode dari kabinet berikut ini yang menunjukkan masa bakti dari  Kabinet Ali Sastroamidjojo II adalah ....

• 24 April 1956–14 Maret 1957
  

• 24 Maret 1954–14 Maret 1957

• 24 Maret 1955–14 Maret 1957

• 24 Maret 1956–14 Maret 1957

• 14 Maret 1956–14 April 1957

Perhatikan program kerja dari beberapa kabinet masa Demokrasi Liberal berikut ini!

(1) Perjuangan pengembalian Irian Barat

(2) Menjalankan Politik Bebas Aktif Di Dunia Internasional

(3) Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

(4) Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

(5) Segera Melaksanakan Pemilu

Dari beberapa program kerja kabinet masa Demokrasi Liberal tersebut, ditunjukkan oleh nomor berapakah yang termasuk program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II ….

• (1), (2), dan (3)

• (1), (3), dan (4)

• (2), (3), dan (5)

• (1), (4), dan (5)

• (3), (4), dan (5)

Perhatikan beberapa pernyataan berikut tentang hambatan dari suatu program yang dialami kabinet masa Demokrasi Liberal.

(1) Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.

(2) Memuncaknya krisis kepercayaan di berbagai daerah.

(3) Munculnya korupsi secara masif dan kegemaran akan barang-barang mewah pada setiap lembaga pemerintahan.

(4) Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran.

(5) Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer.

Dari beberapa pernyataan tersebut, ditunjukkan oleh nomor berapakah tentang hambatan yang dialami Kabinet Ali Sastroamidjojo II?

• (3), (4), dan (5)

• (1), (2), dan (3)

• (2), (3), dan (5)

• (1), (3), dan (4)

• (1), (2), dan (5)

Kabinet Ali Sastromidjojo merupakan kabinet pertama yang memiliki rencana 5 tahun yang antara lain isinya mencakup masalah Irian Barat, masalah otonomi daerah, masalah perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan, dan pembentukan ekonomi keuangan. Dalam menjalankan programnya muncul berbagai peristiwa-peristiwa baru antara lain gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya menghasilkan ….

• pembatalan perjanjian KMB

• perubahan poros politik luar negeri

• semangat anti imperialis Eropa

• konfrontasi fisik dengan Belanda

• keluarnya Indonesia dari PBB