pengelolaan UP new

Pagu yang dapat dibayarkan mll UP sebesar Rp5.200.000.000,-. Berapakah UP maksimal dpt diambil?

• 50 juta

• 100 Juta

• 200 juta

• 500 juta

Perubahan besaran UP harus mendapat persetujuan dari

• Kepala KPPN

• Kepala Kanwil DJPBN

• Direktur Jenderal Perbendaharaan

• Menteri Keuangan

Uang persediaan Tunai dapat digunakan untuk pembayaran

• Uang makan pegawai senilai 40 juta

• Pembelian ATK senilai 60 juta

• Pembayaran perjalanan dinas senilai 70 juta

• Pemeliharan gedung senilai 55 juta

Berikut adalah lampiran yang digunakan untuk pengajuan SPP UP yang bersumber dari PNBP yang tidak terpusat :

• SPTB

• DRPP

• SPBy

• Perhitungan MP

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran ditandatangani oleh

• KPA/PPK

• PPSPM

• Bendahara Pengeluaran

• Kasubag Umum

Ketentuan besaran UP Satker PNBP adalah

• 20% dari realisasi PNBP yang dapat digunakan maks 200 juta

• 20% dari realisasi PNBP yang dapat digunakan maks 500 juta

• 1/12 dari realisasi PNBP yang dapat digunakan minimal 200 juta

• 1/12 dari realisasi PNBP yang dapat digunakan maks 500 juta

Instansi pengguna PNBP yg penyetoran tidak terpusat, maka dasar pencairan anggaran adl:

• Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

• Bukti pungut PNBP

• Jumlah setoran PNBP ke Kas Negara

• Pagu DIPA PNBP

Satker menerima SP2D TUP Tunai senilai 100 juta. TUP tersebut digunakan sebesar 70%. Berdasarkan informasi tersebut manakah pernyataan yang benar?

• Satker mengajukan SPP PTUP senilai 100 juta

• Satker harus menyetorkan 30 juta ke kas negara

• satker dapat mengajukan PTUP senilai 70 juta dan GUP Nihil senilai 30 juta

• Sisa TUP yang tidak digunakan menambah besaran UP bendahara

Bendahara pengeluaran menerima UP Tunai senilai 100 juta. Selama bulan Agustus menerima tagihan belanja barang operasional senilai 20 juta, belanja pemeliharaan gedung senilai 25 juta dan belanja pemeliharaan kendaraan dinas senilai 40 juta. Berdasarkan data diatas berapakah GUP Tunai minimal yang dapat diajukan bendahara pengeluaran?

• 50 Juta

• 60 Juta

• 85 Juta

• 100 Juta

Ketentuan mengenai pengawasan UP oleh KPPN adalah sebagai berikut, kecuali

• Pemberitahuan diberikan satu bln sejak SP2D-UP tunai, tp belum GUP tunai

• potong 25% sejak satu bln pemberitahuan ke 1 belum GUP tunai

• Pemotongan dilakukan melalui setoran atau pemotongan di SPM GUP Tunai

• Potong 40% bila 1 bulan sejak pemberitahuan II blm GUP tunai