DINAMIKA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Dasar hukum bahwa Negara Republik Indonesia adalah kesatuan terdapat pada UUD NRI tahun 1945 …

• Pasal 1 ayat 1

• Pasal 1 ayat 2

• Pasal 1 ayat 3

• Pasal 2 ayat 1

• Pasal 2 ayat 1

Tujuan nasional dari NKRI tercantum secara eksplisit di dalam pembukaan UUD 1945 alinea…

• 1

• 2

• 3

• 4

• 1 DAN 2

Prinsip kesatuan dalam NKRI secara tegas dapat dilihat dari rumusan yang tercantum dalam pembukaan UUD khususnya….

• Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

• Memajukan kesejahteraan umum

• Mencerdaskan kehidupan bangsa

• Ikut serta mewujudkan perdamaian abadi

• Ikut aktif dalam menegakkan perdamaian dunia

Kurun waktu 18-8-1945 – 27-12- 1949, kekuasaan Presiden menjadi sangat luas sebab pada saat itu….

• Lembaga-lembaga MPR, DPR DPA belum terbentuk dan kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional

• Pengaruh Presiden begitu besar terhadap pelaksanaan pemerintahan Negara

• Tidak ada seorangpun pihak yang mampu melakukan koreksi terhadap tindakan Presiden

• Amanat rakyat terhadap Presiden yang menginginkan segera terjadinya perubahan

• Wibawa, pesona Presiden yang begitu besar yang menyebabkan rakyat memberi kepercayaan penuh kepada Presiden

Berdasarkan ketentuan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, fungsi KNIP adalah….

• Sebagai pembantu Presiden

• Sebagai badan penyeimbang kekuasaan Presiden

• Sebagai lembaga legislative yang ikut menetapkan UU

• Lembaga legislative yang ikut menetapkan GBHN

• Sebagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan

Pada kurun waktu yang pertama 18-8-45 – 27-12- 49, Presiden dan wakil dipilih oleh…

• MPR

• BPUPKI

• PPKI

• Rakyat

• DPR

Berdasarkan ketentuan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, fungsi KNIP adalah….

• Sebagai pembantu Presiden

• Sebagai badan penyeimbang kekuasaan Presiden

• Sebagai lembaga legislative yang ikut menetapkan UU

• Lembaga legislative yang ikut menetapkan GBHN

• Sebagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan

Isi maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 antara lain

• Kekuasaan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden

• KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN

• Presiden diserahi tugas memegang kekuasaan leislatif, eksekutif dan yudikatif

• Presiden adalah pelaksana kedaulatan rakyat bersama KNIP

• KNIP diserahi kekuasaan legislatif

Pada kurun waktu awal kemerdekaan (18-8-45-27-12-49) perubahan sistem kabinet dari presidensial ke system kabinet perlementer dikukuhkan melalui…

• Maklumat Wapres No X tanggal 16 Oktober 1945

• Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945

• Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945

• KMB

• Perjanjian Roem Royen

Sistem pemerintahan yang dijalankan pada kurun waktu 18-8-45 sampai 14-11-45 adalah…

• kabinet presidensiil

• kabinet parlementer

• kabinet ekstra parlementer

• kabinet koalisi

• kabinet oposisi