ULANGAN HARIAN PPKN KD 3.2

Istilah nusantara dalam Pasal 25 A UUD 1945 dipergunakan untuk …….

• A. Terdiri dari pulau-pulau

• B. Membuat wilayah dengan pengurusan terdepan

• C. Menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau

• D. Daerah yang terpisah dalam negara Indonesia

• D. Mencerminkan wilayah yang terpisah

Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara (archipelagic state). Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut ……...

• A. PBB 1978

• B. PBB 1979

• C. PBB 1980

• D. PBB 1981

• E. PBB 1982

Batas laut teritorial ialah …….

• Garis utara ke arah samudra Timur

• Samudra Hindia dengan garis bujur 12 mil Kearah Timur

• Garis Khayal 12 Mil dengan arah Timur dan Samudra Pasifik

• Garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas.

• Garis Lintang 12 mil dengan arah Ke Barat

Landas kontinen ialah …….

• Benua dan perbatasan samudra yang menuju arah selatan dengan garis lintang 12 mil

• Perbatasan wilayah dengan garis khayal 12 mil dengan arah timur

• Pembagian dan arah samudra yang dengan garis khayal 12 mil

• Dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua)

• Dasar perairan dangkal dengan kedalaman 200 meter ke arah samudra timur dan barat daya

Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal ……...

• 17 Februari 1969

• 16 Februari 1969

• 13 Februari 1969

• 14 Februari 1969

• 15 Februari 1969

Zona ekonomi eksklusif adalah ……...

• Arah utara dengan garis khayal 1200 mil

• Arah selatan dengan garis pantai dengan garis khayal 300 mil

• Jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar

• Arah barat dengan jarak 1200 mil

• Jalur arah timur dengan jarak 12 mil

Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal ……...

• 17 Maret 1980

• 18 Maret 1980

• 19 Maret 1980

• 20 Maret 1980

• 21 Maret 1980.

Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh ……...

• Hukum Negara PBB

• Hukum internasional

• Hukum Negara Internasional

• Hukum Negara Nasional

• Hukum Nasional

Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, ilegal fishing merupakan salah satu ancaman terhadap......

• Patriotisme

• Ketenteraman negara

• Keamanan Indonesia

• Pertahanan Indonesia

• Kedaulatan negara

Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan .......

• Penduduk

• Orang asing

• Warga negara

• Bukan penduduk

• Bukan warga negara