ppkn

Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....

• 17

• 18

• 19

• 23 C

• 23

Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...

• 32

• 33

• 34

• 35

• 36

Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...

• Kementerian Sekretariat Negara

• Kementrian Lingkungan Hidup

• Kementrian Sosial

• Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian

• Kementrian Kesehatan

Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....

• 103 Tahun 2001

• 101 Tahun 2002

• 102 Tahun 2001

• 101 Tahun 2001

• 101 Tahun 2002

Di bawah ini merupakan kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....

• BAPPENAS

• BKPM

• BULOG

• BNN

• BPS

BNN adalah kepangangan dari...

• Badan Narkotika Nasional

• Badan Nuklir Nusantara

• Badan Narkotika Nasional

• Badan Nusantara Nasional

• Badan Nuklir Nasional

Kabinet Gotong Royong dipimpin oleh presiden....

• Abdurrahman Wahid

• B.J. Habibie

• Soeharto

• Soekarno

• Megawati

Dalam hal kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak..untuk menanggapinya

• inisiatif

• angket

• interpelasi

• menyatakan pendapat

• mengajukan pertanyaan

Calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan suara terbanyak dilantik oleh....

• presiden

• Menteri Dalam Negeri

• DPRD provinsi

• Menteri Pertahanan

• MPR

Berikut ini urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah....

• moneter

• keamanan

• retribusi

• pertahanan

• fisikal