Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional

Dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah ....

• Pembukaan UUD 1945

• Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

• Pasal 24 UUD 1945

• Keputusan Mahkamah Agung

Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....

• Pancasila

• UUD 1945

• Keputusan Presiden

• Ketetapan MPR

Pembuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan asas ....

• filosofis

• yuridis

• sosiologis

• normatif

Ahli hukum yang mengemukakan teori piramida hukum adalah ....

• Von Savigny

• Hans Kelsen

• John Locke

• Montesquieu

Norma yang paling tinggi di dalam piramida hukum disebut ....

• grondwet

• grundgezets

• grundnorms

• grondrecht

Di dalam piramida hukum, norma yang lebih tinggi bersifat ....

• mutlak atau absolut

• mendasar dan umum

• khusus dan aktual

• tetap dan teknis

Adapun yang dimaksud dengan asas lex posteriori derogate legi priori adalah ....

• peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama

• peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

• peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum

• peraturan yang lebih tinggi akan menghapus peraturan yang rendah

Sesuatu yang menjadi dasar implementasi /pelaksanaan sistem hukum nasional ....

• Pancasila dan UUD 1945

• UUD 1945 dan Ketetapan MPR

• Undang-undang dan Prolegnas

• keadaan nyata dalam masyarakat

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan RI secara normatif dapat kita lihat dalam ....

• Pembukaan UUD 1945

• UU Nomor 12 Tahun 2011

• Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR

• Lembaran Negara

Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa (kepentingan yang memaksa) adalah ....

• Peraturan Presiden

• Undang-undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang