
Kelas 10 Hubungan Struktual dan Fungsional Pemerintahan
Authored by Elda Febriyanti Febriyanti
Moral Science
10th Grade
Used 205+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
20 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga pemerintah daerah, disebut dengan...
otonomi daerah
dekonsentrasi
desentralisasi
daerah otonom
tugas pembantuan
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Salah satu kebaikan dari sistem desentralisasi adalah...
timbulnya paham kedaerahan
memerlukan waktu yang lama
memerlukan biaya yang besar
dapat mengurangi birokrasi
struktur pemerintahan bertambah kompleks
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Perhatikan data berikut :
(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
(2). Pertahanan, norma, politik luar negeri
(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan
(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yustisi
(5). Agama, fiskal, yustisi, keamanan
Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor....
1 dan 2
1 dan 3
1 dan 5
2 dan 4
2 dan 5
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Penerapan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga prinsip yaitu nyata,bertanggungjawab dan dinamis.Jika pelaksanaan otonomi daerah diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air merupakan prinsip
nyata
dinamis
bertanggung jawab
luas
berwawasan ke depan
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Pemerintah pusat mempunyai kedudukan dan peran dalam pelaksanaan otonomi daerah.Pemerintah pusat memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri,maka pemerintah menjalankan fungsi
layanan
pemberdayaan
pengaturan
administratif
perlindungan
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah,kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui
menteri dalam negeri
sekretaris daerah
lembaga teknis daerah
kepala daerah
camat setempat
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Tertib penyelenggaraan negara pada pemerintahan daerah sesuai dengan asas-asas good governance salah satu arti yang terkandung adalah
penyelenggaraan pemerintahan daerah harus tertib admnistrasi negara
apapun yang dilakukan pemerintah daerah harus berdasarkan hukum
dilakukan oleh pemerintah daerah harus untuk kepentingan umum
pemerintah harus bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya kepada masyarakat
penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?