Kelas 10 Hubungan Struktual dan Fungsional Pemerintahan

Kelas 10 Hubungan Struktual dan Fungsional Pemerintahan

10th Grade

20 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

PPKn Fase E Ganjil 2023

PPKn Fase E Ganjil 2023

10th Grade

15 Qs

Penilaian Harian I PPKn Kelas 10

Penilaian Harian I PPKn Kelas 10

10th Grade

20 Qs

sistem pembagian kekuasaan di Indonesia

sistem pembagian kekuasaan di Indonesia

10th Grade

20 Qs

PENILAIAN HARIAN BAB III KELAS X  IPS 5 2021

PENILAIAN HARIAN BAB III KELAS X IPS 5 2021

10th Grade

25 Qs

Ulangan Harian PPKn Kelas 10 Bab 4

Ulangan Harian PPKn Kelas 10 Bab 4

10th Grade

20 Qs

Ulangan Harian PPKn Bab III dan Bab IV

Ulangan Harian PPKn Bab III dan Bab IV

10th Grade

20 Qs

Konsep Pembagian Kekuasaan

Konsep Pembagian Kekuasaan

10th Grade

20 Qs

PH 1 Kelas X Bab 1 PPKN

PH 1 Kelas X Bab 1 PPKN

10th Grade

20 Qs

Kelas 10 Hubungan Struktual dan Fungsional Pemerintahan

Kelas 10 Hubungan Struktual dan Fungsional Pemerintahan

Assessment

Quiz

Moral Science

10th Grade

Hard

Created by

Elda Febriyanti Febriyanti

Used 205+ times

FREE Resource

20 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga pemerintah daerah, disebut dengan...

otonomi daerah

dekonsentrasi

desentralisasi

daerah otonom

tugas pembantuan

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Salah satu kebaikan dari sistem desentralisasi adalah...

timbulnya paham kedaerahan

memerlukan waktu yang lama

memerlukan biaya yang besar

dapat mengurangi birokrasi

struktur pemerintahan bertambah kompleks

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Perhatikan data berikut :

(1). Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama

(2). Pertahanan, norma, politik luar negeri

(3). Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan

(4). Kesehatan, agama, politik luar negeri, yustisi

(5). Agama, fiskal, yustisi, keamanan

Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor....

1 dan 2

1 dan 3

1 dan 5

2 dan 4

2 dan 5

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Penerapan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga prinsip yaitu nyata,bertanggungjawab dan dinamis.Jika pelaksanaan otonomi daerah diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air merupakan prinsip

nyata

dinamis

bertanggung jawab

luas

berwawasan ke depan

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Pemerintah pusat mempunyai kedudukan dan peran dalam pelaksanaan otonomi daerah.Pemerintah pusat memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri,maka pemerintah menjalankan fungsi

layanan

pemberdayaan

pengaturan

administratif

perlindungan

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah,kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui

menteri dalam negeri

sekretaris daerah

lembaga teknis daerah

kepala daerah

camat setempat

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Tertib penyelenggaraan negara pada pemerintahan daerah sesuai dengan asas-asas good governance salah satu arti yang terkandung adalah

penyelenggaraan pemerintahan daerah harus tertib admnistrasi negara

apapun yang dilakukan pemerintah daerah harus berdasarkan hukum

dilakukan oleh pemerintah daerah harus untuk kepentingan umum

pemerintah harus bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya kepada masyarakat

penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?