REMEDIAL PHB PPKN XI

Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 adalah. . . .

• Seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

• Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

• Seperangkat hak yang melakat pada diri manusia yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimiliki oleh setiap orang, dapat diberikan kepada orang lain, dan dapat dihapuskan atas dasar kepentingan umum

• Seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang merupakan kodratnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dilindungi, dihapus serta dilindungi oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

• Seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia dan warga negara yang telah berusia 18 tahun, yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap orang tanpa terkecuali.

Lahirnya perundang-undangan HAM Nasional didorong untuk keperluan . . .

• Mencegah berkembangnya individualism

• Memenuhi tuntutan masyarakat internasional

• Melindungi dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa maupun pihak lain

• Mengembangkan hak-hak warga negara agar sederajat dengan bangsa lain di dunia

• Mencegah sikap apatis golongan tertentu

I Hakiki

II Universal

III Persamaan akan hak

IV Tidak dapat dibagi

Berdasarkan hal di atas, yang termasuk ciri-ciri HAM adalah . . .

• I, II, dan III

• II, III, dan IV

• I, III dan IV

• I, II, dan III

• I, II, dan IV

Pelanggaran HAM terjadi karena ada faktor-faktor penyebabnya. Selain dari dalam diri manusia, penyebab juga dapat berasal dari lingkungannya seperti…

• Tidak mau menerima kritik dan saran dari orang lain

• Tidak mau tahu mengenai HAM

• Aparat penegak hukum yang sewenang-wenang

• Melakukan diskriminasi terhadap orang lain

• Tidak suka menolong orang lain

Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya sebagai berikut, …

• Perencanaan proses pengadilan HAM

• Pembentukan Instrumen HAM

• Pembentukan kerjasama HAM

• Pembentukan prosedur pelanggaran HAM

• Pembentukan KONTRAS

Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan, keduanya memiliki hubungan kausalitas yang artinya . . .

• Antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu sama lain

• Antara hak dan kewajiban ada hubungan sebab-akibat

• Hak dan kewajiban memiliki perannya masing-masing

• Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan utuh yang melekat pada diri manusia

• Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang saling bertentangan

Perwujudan dalam bentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah, merupakan perwujudan hak dan kewajiban asasi manusia dalam . . .

• Penjabaran nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila

• Nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

• Nilai instrumental Pancasila

• Nilai praksis sila-sila Pancasila

• Nilai ideologis Pancasila

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila . . .

• Nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga Negara

• Nilai-nilai dasar Pancasila dapat dipahami oleh semua warga negara dan diterapkan di dalam kehidupan

• Nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila dijadikan pedoman dalam berperilaku dan bertindak

• Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi acuan dalam norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat

• Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai dalam berpikir, berperilaku dan bertindak

Perwujudan nilai Pancasila yang pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah disebut nilai . . . .

• Dasar

• Instrumental

• Praksis

• Realitas

• Terbuka

Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan merupakan contoh nilai dasar Pancasila sila ke . . . .

• Satu

• Dua

• Tiga

• Empat

• Lima