10 SMA ISR Bab 3

Perhatikan data berikut ini!

(1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,

(2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,

(3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,

(4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,

(5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,

(6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden,

Berdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ….

• 1,2,3

• 3,4,5

• 2,4,6

• 4,5,6

• 3,4,6

Perhatikan data di bawah ini!

(1). Lembaga Swadaya Masyarakat

(2). Dewan Perwakilan Rakyat

(3). Dewan Perwakilan Daerah

(4). Komisi Pemberantasan Korupsi

(5). Presiden dan Wakil Presiden

(6). Mahkamah Konstitusi

Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistem politik Indonesia adalah ….

• 1,2,3,dan 4

• 1,3,4 dan 5

• 1,3,5,dan 6

• 2,3,5, dan 6

• 2,4,5 dan 6

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah ….

• MA

• DPR

• MPR

• DPD

• MK

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah ….

• DPA

• MA

• BPK

• MK

• DPR

suasana kehidupan politik atau fenomena kehidupan politik di tingkat pemerintahan atau hal-hal yang berkaitan dengan kehdupan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara satu dengan yang lain adalah...

• suprastuktur politik

• infrastuktur politik

• political party

• interest group

• pressure group

Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung meningkat. Di bawah ini yang bukan Faktor penyebabnya ….

• disiplin masyarakat masih rendah

• kurang tegasnya aparat penegak hukum

• rendahnya kesadaran hukum masyarakat

• banyaknya liputan media massa tentang kejahatan

• kurangnya keteladanan dari para pemimpin negara

Peran serta masyarakat dalam sistem politik Indonesia dilakukan dalam berbagaiaktivitas. Sesuai UU Nomor 9 tahun 1998, sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia, di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Berikut ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah ….

• rapat umum

• mimbar bebas

• arak-arakan

• unjuk rasa

• pawai

Berikut macam-macam infrastruktur politik di Indonesia

1). Partai politik

2) Kelompok penekan

3) kelompok kepentingan

4) tokoh politik

5) media komunikasi politik

Infrastuktur yang berfungsi menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat ditunjukkan pada nomer...

• 1)

• 2)

• 3)

• 4)

• 5)

kompleksitas dari hal-hal yang bersangkut paut dengan pengelompokkan warga negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat

• supra struktur politik

• infrastuktur politik

• the governmental political sphere

• the governmental organisation

• political party

Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negaraserta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam ….

• Pancasila

• UUD NRI tahun 1945

• Pembukaan UUD NRI tahun 1945

• Pasal 28 E ayat 3 UUD NRI tahun 1945

• Pasal 30 ayat 1 UUD NRI tahun 1945