Nilai Pancasila dalam Praktik Penyelenggaraan Negara

Kekuasaan untuk membuat atau membentuk Undang-Undang merupakan kekuasaan....

• a. Kekuasaan federatif

• b. Kekuasaan eksekutif

• c. Kekuasaan legislatif

• d. Kekuasaan negara

• e. Kekuasaan yudikatif

1. Berikut ini yang tidak termasuk dalam pembagian kekuasaan secara horizontal adalah....

• a. Kekuasaan konstitutif

• b. Kekuasaan eksekutif

• c. Kekuasaan yudikatif

• d. Kekuasaan eksaminatif

• e. Kekuasaan pemerintah

1. Keberadaan Kementrian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal....

• a. Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945

• b. Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945

• c. Pasal 28 I Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

• d. Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945

• e. Pasal 19 UUD NRI Tahun 1945

1. Perhatikan uraian di bawah ini!

(1) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(2) Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(3) Kementrian Perdagangan

(4) Kementrian Komunikasi dan Informatika

Dari uraian di atas, yang termasuk dalam Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian ditunjukkan oleh nomor....

• a. (1), (2) dan (3)

• b. (1) dan (3)

• c (2) dan (4)

• d. (3) dan (4)

• e. (2), (3) dan (4)

Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung merupakan salah satu kewenangan dari....

• a. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara

• b. Kewenangan DPR sebagai lembaga negara

• c. Kewenangan MPR

• d. Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan

• e. Kewenangan Pemerintah

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara merupakan pengertian dari....

• a. Kekuasaan yudikatif

• b. Kekuasaan legislatif

• c. Kekuasaan moneter

• d. Kekuasaan eksaminatif

• e. Kekuasaan konstitutif

Perhatikan uraian di bawah ini!

(1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(2) Kementrian Sosial

(3) Badan Narkotika Nasiona

(4) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(5) Lembaga Ketahanan Nasional

Dari uraian di atas, yang termasuk dalam Lembaga Pemerintah Non-Kementrian ditunjukkan oleh nomor....

• a. (1), (3) dan (5)

• b. (2), (3), dan (5)

• c. (1), (4) dan (5)

• d. (3), (4) dan (5)

• e. (2), (4) dan (1)

Berikut yang termasuk dalam pengamalan Sila Pertama adalah....

• a. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan

• b. Melakukan keputusan disertasi kejujuran bersama

• c. Melindungi yang lemah

• d. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan

• e. Pengakuan adanya causa prima yaitu Tuhan YME

Perhatikan uraian di bawah ini!

(1) Budi terpilih sebagai ketua kelas berdasarkan musyawarah mufakat anggota kelas

(2) Berdasarkan kesepakatan keluarga, Syifa akan melanjutkan kuliah di luar negeri

(3) Berdasarkan hasil voting beberapa warga sepakat untuk diadakan program penanggulangan banjir dan sebagian lagi menolak untuk diadakan program tersebut

(4) Dari hasil musyawarah seluruh siswa dan para Guru, setiap hari jum’at akan diadakan moidhatul khasanah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan YME

Dari pernyataan di atas, yang termasuk dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai Pancasila adalah....

• a. (1). (3) dan (4)

• b. (2), (3) dan (4)

• c. (1), (2) dan (4)

• d. (1), (2), dan (3)

• e. (3) dan (4)

Lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan disebut....

• a. Lembaga negara

• b. Lembaga yudikatif

• c. Kementrian negara

• d. Mahkamah agung

• e. Lembaga eksekutif