Dampak Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia

Keberadaan VOC sering disanggap sebagai akar kolonialisme di Indonesia. Fakta yang mendukung pernyataan tersebut adalah....

• VOC mencampuri urusan pemerintahan di kerajaan-kerajaan local.

• VOC mengangkat keluarga kerajaan-kerajaan local sebagai pegawai VOC

• VOC mengangkat seorang gubernur jenderal di wilayah kepulauan Indonesia.

• Kerajaan-kerajaan local menetapkan VOC sebagai satu-satunya mitra dagang.

• Kerajaan-kerajaan local mengizinkan VOC membangun kantor dagang

Pada masa pemerintahan Daendels, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem sentralistik. Dampak kondisi ini adalah ....

• Tugas Raad van Indie sebagai pemberi masukan bagi gubernur jenderal semakin efektif

• Pemerintah colonial terbagi menjadi pemerintahan Eropa dan pribumi

• Pemerintah pada masa colonial terbagi menjadi beberapa tingkatan

• Pemerintahan dalam negeri mengalami dualisme pemerintahan

• Semua unsur birokrasi dibawah pengawasan pemerintahan pusat

Pada masa pemerintahannya, Raffles berusaha menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Salah satu usaha tersebut dilakukan dengan cara....

• Mendorong penguasa pribumi meningkatkan hasil penarikan pajak

• Mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah dibawah residen

• Mengatur sistem pergantian jabatan bupati secara turun menurun

• Membagi pulau Jawa menjadi beberapa daerah administratif

• Memperlancar pendidikan di Pulau Jawa

Seiring munculnya gagasan Pax Neerlandica, pemerintahan colonial Belanda mulai berusaha menaklukkan wilayah-wilayah yang belum dikuasai oleh Belanda, salah satunya Aceh. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ....

• Pax Neerlandica merupakan gagasan yang bertujuan membentuk pemerintahan yang sentralistik

• Wilayah Hindia Belanda menjadi cikal bakal wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia

• Kerajaan-kerajaan local berhasil di kuasai pemerintah colonial Belanda pada abad XX

• Pada awal abad ke XX belum semua wilayah Indonesia mengalami kolonialisme Belanda

• Aceh mulai berada dibawa kekuasaan Belanda sejak akhir abad ke XIX

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, tanah-tanah milik raja atau penguasa pribumi berubah status menjadi tanah milik pemerintah. Dampak perubahan tersebut adalah ....

• Petani wajib membayar pajak dari hasil penjualan hasil bumi kepada pemerintah

• Penguasa pribumi wajib mendorong para petani meningkatkan hasil bumi

• Petani wajib membayar sewa tanah kepada para penguasa pribumi

• Pemerintah berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi

• Pemerintah colonial menhapus sistem kerajaan di Indonesia

Masa kolonial di Hindia Belanda membawa berbagai dampak di bidang politik. Kondisi tersebut terjadi karena....

• setiap kerajaan lokal menolak kedatangan bangsa Eropa di wilayahnya

• kerajaan-kerajaan lokal menjalin kerjasama perdagangan dengan bangsa Eropa

• setiap periode pemerintahan pada masa kolonial dipimpin oleh tokoh yang berbeda

• bangsa-bangsa Eropa bersama dengan kerajaan-kerajaan lokal menghapus feodalisme

• setiap bangsa Eropa yang datang diizinkan membangun benteng atau kantor dagang

Perkembangan industry agraris di Indonesia pada masa Liberal memberikan keuntungan berlipat bagi pemerintah colonial. Keuntungan beripat yang diperoleh pemerintah colonial dari industry agraris berasal dari ....

• Penyewaan tanah-tanah pertanian kepada pihak swasta

• Penyewaan tanah-tanah perkebunan kepada rakyat

• Penjualan komoditas ekspor tanaman perkebunan

• Kewajiban membayar pajak hasil industry agraris

• Pemberian upah buruh industry yang rendah

Salah satu dampak social periode colonial di Indonesia adalah dihapuskannya feodalisme. Salah satu kebijakan pemerintah colonial yang menyebabkan penghapusan feodalisme adalah....

• Perpindahan penduduk pulau Jawa ke pulau Sumatera

• Penyerahan tanah dari kaum bangsawan pribumi kepada rakyat jelata

• Pengangkatan pejabat pribumi sebagai pegawai pemerintahan kolonial

• Pemberian pelindungan dan bahan pokok makanan dari para buruh perkebunan

• Penguasa pribumi dan rakyat jelata harus menghormati pemerintahan kolonial

Penerapan politik etis di Indonesia mendorong dibukanya beberapa sekolah tinggi. Sekolah tinggi yang didirikan pemerintah kolonial Belanda untuk mendirikan para dokter pribumi adalah

• Hogere Burger School (HBS)

• Nederland Indische Arsten School (NIAS)

• Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)

• School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA)

• Opleidingscholen voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA)

Pendidikan pada masa kolonial semula bertujuan untuk memperoleh pegawai. Pemerintah kolonial dari kalangan masyarakat pribumi. Tujuan tersebut diimplementasikan pemerintah kolonial dengan pendirian sekolah yang disebut. . . .

• OSVIA

• STOVIA

• NIAS

• Landbouw Hoogeschool

• Technische Hoogeschool