SKI XII 1

SALAH SATU KONSEP PEMERINTAHAN MENURUT JAMALUDDIN AL-AFGHANI YAITU....

• PELARANGAN MELAKUKAN POLIGAMI

• KEPALA NEGARA HARUS TUNDUK KEPADA UNDANG-UNDANG YANG DITETAPKAN

• KEKUASAAN NEGARA HARUS DIBATASI OLEH KONSTITUSI YANG TELAH DIBUAT OLEH NEGARA YANG BERSANGKUTAN

• PERLU ADANYA NEGARA TERSENDIRI BAGI UMAT ISLAM INDIA YANG TERPISAH DENGAN HINDU

• FUNGSI KHALIFAH ADALAH MENYEBARKAN KEBENARAN, MENEGAKKAN KEADILAN, MEMELIHARA AGAMA, DAN BERMUSYAWARAH MENGENAI MASALAH YANG TIDAK DIJELASKAN DALAM NASH

DALAM MENYAMPAIKAN DAKWAH ISLAM PARA WALI BERUSAHA MENARIK HATI MASYARAKAT. MISALNYA DAKWAH YANG DILAKUKAN OLEH SUNAN KALIJAGA YAITU DENGAN CARA....

• MENYELENGGARAKAN SAYEMBARA BERHADIAH

• MENYAMPAIKAN SEJARAH HIDUP PARA NABI

• MENGADAKAN PENGAJIAN AKBAR

• MENGADAKAN PERJAMUAN MAKAN BERSAMA

• MENYELENGGARAKAN SENI PERTUNJUKAN WAYANG

SUNAN KUDUS DITUNJUK PARA WALI UNTUK BERDAKWAH KE KUDUS DENGAN ALASAN....

• KUDUS SEBAGAI KOTA YANG STRATEGIS

• MASYARAKAT KUDUS SEMUANYA MASIH MEMELUK AGAMA HINDU-BUDHA

• SULITNYA BERDAKWAH KE KUDUS SEBAB PENDUDUKNYA SANGAT MEMEGANG TEGUH AGAMA HINDU-BUDHA

• DI KUDUS BELUM ADA KERAJAAN ISLAM

• AGAMA ISLAM DI KUDUS MASIH MINORITAS SEDANGKAN AGAMA HINDU-BUDHA MENJADI MAYORITAS DI SANA

SEJAK KEDATANGAN BANGSA PORTUGIS, SPANYOL, DAN BELANDA, PERJUANGAN ULAMA DAN KERAJAAN ISLAM BERTAMBAH BERAT KARENA SELAIN MENGEMBANGKAN AGAMA ISLAM JUGA SEKALIGUS....

• MENJALIN KERJA SAMA DENGAN BANGSA PENDATANG

• MENDIRIKAN LEMABAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

• MEMPERTAHANKAN TANAH AIR

• MENDIRIKAN SYARIKAT DAGANG ISLAM BERSAMA PENDATANG

• BERDAGANG DENGAN BANGSA PENDATANG

KONFLIK ANTARA SULTAN HASANUDDIN DENGAN VOC BERAWAL KETIKA....

• KEENGGANAN SULTAN HASANUDDIN MENURUT KEINGINAN VOC UNTUK MENYERBU BANDA SEBAGAI PUSAT REMPAH-REMPAH

• VOC MENDIRIKAN BENTENG DI KERAJAAN MAKASSAR TANPA IZIN DARI SULTAN HASANUDDIN

• VOC MEMPROPAGANDA ANTARA KERAJAAN MAKASSAR DAN MASYARAKAT PENDUKUNGNYA

• ARU PALAKA BERLEPAS DIRI DARI KERAJAAN MAKASSAR DAN BERSENGKOKOL DENGAN VOC

• VOC MEMONOPOLI PERDAGANGAN DI KERAJAAN MAKASSAR