IHT pre Test PPN

Selama bulan juli 2013, PT Tetua (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena pajak (BKP) kepada sekma jaya(Non PKP),sebanyak empat kali yaitu pada tanggal 5,10,17,dan 26 Juli 2013.berdasarkan transaksi :

• PT Tetua dapat membuat faktur Pajak sederhana untuk setiap penyerahan BKP

• PT Tetua dapat membuat faktur pajak sederhana gabungan pada akhir bulan Juli 2013

• PT Tetua dapat membuat faktur pajak gabungan pada akhir bulan Juli 2013

• PT Tetua harus membuat Faktur pajak gabungan untuk setiap transaksi tersebut

Ibu Sundoro berencana untuk membuka usaha hotel. Ia berencana pula untuk menjadi Wajib Pajak yang baik yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan menjadi PKP. Atas usaha ini …

• Ibu Sundoro tidak wajib mendaftarkan diri untuk menjadi PKP

• Ibu Sundoro wajib menjadi PKP jika omzet usaha hotel telah melampaui Rp 600 juta.

• Ibu Sundoro wajib menjadi PKP jika omzet usaha hotel telah melampaui Rp 1,8 M

• Ibu Sundoro wajib menjadi PKP jika omzet usaha hotel telah melampaui Rp 4,8 M

PT Entertenria menjual satu unit perlengkapan “home theatre” kepada pelanggan dengan harga jual Rp 30.000.000. Harga tersebut sudah termasuk ongkos angkut Rp 100.000,00 dan biaya pemasangan Rp 300.000,00. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung PPN yang terutang adalah

• Rp 30.000.000,00

• Rp 29.600.000,00

• Rp 30.300.000,00

• Rp 30.400.000,00

Di bawah ini merupakan salah satu keterangan minimal yang harus dicantumkan pada Faktur Pajak, kecuali

• Nama, alamat dan NPWP penjual BKP

• Jenis barang

• Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP

• tanggal penyerahan Faktur Pajak

Pada 21 April 2014 lalu, PT Aneka Bahan telah menerima pembayaran atas penjualan 30 unit tas kulit senilai Rp 15 juta dari PT Krendesign yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penyerahan tas kulit tersebut sudah dilakukan 20 Maret 2014. PT Aneka Bahan telah efektif dikukuhkan sebagai PKP sejak awal tahun 2000. Atas transaksi ini

• Penerbitan Faktur Pajak wajib dilakukan pada saat telah terjadi pembayaran

• Penerbitan Faktur Pajak wajib dilakukan pada tanggal 21 April 2014

• Penerbitan Faktur Pajak wajib dilakukan pada tangal 20 Maret 2014

• Penerbitan Faktur Pajak paling lambat wajib dilakukan pada akhir April 2014

Beberapa dokumen dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak. Dokumen-dokumen di bawah ini yang diisi dengan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak, kecuali

• Tiket, Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri

• Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

• Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi

• Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran bahan bakar

PT Cahaya Abadi menyerahkan mesin fotokopi senilai Rp 4,5 juta kepada Departemen Pertanian pada tanggal 28 Maret 2014. Invoice dan penagihan diterbitkan tanggal 03 April 2014 dan pembayaran disepakati untuk dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penagihan. Penerbitan Faktur Pajak wajib dilakukan....

• Pada tanggal 28 Maret 2014 oleh Departemen Pertanian

• Pada tanggal 3 April 2014 oleh PT Cahaya Abadi

• Pada tanggal 3 April 2014 oleh Departemen Pertanian

• Pada saat pembayaran oleh Departemen Pertanian

PPN atas kegiatan membangun sendiri terutang pada saat …

• Pembangunan mulai dilakukan

• Pembangunan selesai dilakukan

• Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak

• Tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak

PT Sandy Kran melakukan penyerahan 100 kran air kepada CV Bangun dengan nilai penyerahan Rp. 50.000.000,- PT Sandy Kran membuat faktur Pajak atas penyerahan tersebut, namun tidak menyantumkan NPWP CV Bangun. Atas transaksi tersebut maka

• PT Sandy Kran dapat dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari DPP PPN karena membuat faktur pajak tidak lengkap

• PT Sandy Kran dapat dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah PPN terutang karena membuat faktur pajak tidak lengkap

• PPN yang tercantum dalam faktur pajak tetap dapat dikreditkan oleh CV Bangun

• PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak dapat dikreditkan oleh CV Bangun

Sejak UU No 11 Tahun 1994 dikenal objek pajak yang terutang PPN atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, Pasal berapakah ketentuan secara khusus objek jenis ini diatur?

• Pasal 4 UU PPN 1984

• Pasal 16 D UU PPN 1984

• Pasal 17 C UU PPN

• Pasal 13 UU PPN 1984