INDONESIA MASA AWAL KEMERDEKAAN HINGGA MASA DEMOKRASI LIBERA

Pada masa kini presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. sistem seperti ini berbeda dengan sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal. pada masa Demokrasi Liberal , Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. kegiatan pemerintahan pada Demokrasi Liberal dijalankan oleh ... .

• Perdana Menteri

• Parlemen

• Presiden

• DPR

• MPR

terbitnya maklumat KNIP Nomor 5 tanggal 11 November 1945 mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan. Aspek yang menandai perubahan tersebut adalah ... .

• fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara waktu digantikan oleh BP-KNIP

• pemberlakuan UUDS untuk mengganti UUD 1945 hingga pelaksanaan Pemilu

• jabatan wakil presiden dihapus dan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri

• perubahan sistem ketatanegaraan dari sitem presidensial menjadi sistem parlementer

• pembentukan KNIP untuk membantu perdana menteri menjalankan pemerintahan

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah mengakomodasi kebutuhan angkatan perang dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat ( TKR ) pada ... .

• 5 Oktober 1945

• 6 Oktober 1945

• 7 Oktober 1945

• 8 Oktober 1945

• 9 Oktober 1945

Kabinet Sjahrir 1 hanya bertahan selama tiga bulan dan harus menyerahkan mendatnya kepada presiden Soekarno. kondisi tersebut terjadi karena ... .

• Presiden Soekarno tidak setuju jika kabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen

• Banyaknya penolakan terhadap penerapan sistem pemerintahan parlementer

• Perlemen terlalu mencampuri kinerja dan kebijakan yang dikeluarkan kabinet

• kondisi keamanan yang tidak stabil akibat Agresi Militer Belanda

• Kabinet Sjahrir 1 tidak memiliki mayoritas suara diparlemen

Pada awal terbentuknya, KNIP berkedudukan membantu tugas Presiden . setelah terbitnya Maklumat Nomor X pada 16 Oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai lembaga pengganti DPR dan MPR . dar Fakta tersebut dapat diketahui bahwa ... .

• Fungsi KNIP telah berubah menjadi sebuah Majelis Legislatif

• Presiden menanggap KNIP lebih cocok menjalankan Fungsi eksekutif

• telah terjadi perubahan sistem ketatanegaraan pada awal kemerdekaan

• fungsi KNIP tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia

• pembentukan DPR dan MPR belum diperlukan selama KNIP masih berfungsi

perhatikan keterangan berikut !

1) keinginan untuk menjauh dan mengurangi pengaruh kiri dalam tubuh angkatan perang

2) tidak ada tokoh yang cakap untuk memimpin laskar yang tergabung dalam angkatan perang

3) kesulitan ekonomi yang berdampak pada pembiayaan angkatan perang

4) Angkatan perang tidak mampu lagi menjaga keamanan negara

faktor-faktor yang melatarbelakangi Moh. Hatta menerapkan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang ( RERA ) ditunjukkan oleh angka ... .

• 1) dan 2)

• 1) dan 3)

• 2) dan 3)

• 2) dan 4)

• 3) dan 4)

Salah satu aspek yang menggambarkan kehidupan politik pada masa Demokrasi Liberal adalah. . . .

• UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi di Republik Indonesia

• Partai-partai politik yang ada mengusung ideologi yang berbeda-beda

• Pemerintah membatasi ketat seluruh aktivitas partai politik

• Presiden Soekarno memiliki peran besar dalam mengendalikan kehidupan politik

• Dekrit Presiden merupakan landasan politik yang harus ditandai oleh komponen pemerintahan

Perdana menteri Moh. Natsir ingin mengakomodasi seluruh partai politik dalam kabinet. pada perkembangannya, Moh Natsir tidak mengakomodasi kedudukan PNI dalam kabinetnya karena . . . .

• Pengaruh Presiden Soekarno dalam kepengurusan PNI masih terlalu kuat

• PNI memiliki ideologi politik yang berbeda dengan Moh. Natsir

• Terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi didalam kabinet

• PNI mendukung mosi tidak percaya terhadap kabinet Natsir

• Moh. Natsir dan PNI tidak menemui kesepakatan dalam pembagian kursi menteri

Penandatanganan Matual security Act ( MSA ) oleh Ahmad Soebardjo pada masa kabinet Sukiman dianggap sebagai penyimpangan karena . . . .

• Penandatanganan MSA tidak dikonsultasikan dengan parlemen

• MSA tidak menguntungkan bagi politik luar negeri Indonesia

• Indonesia harus menyetujui seluruh kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat

• MSA dikhawatirkan mengganggu kedaulatan Indonesia

• MSA di anggap menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif

A1) Merangkul PSI dan PSII dalam kabinet agar tidak lagi terjadi pemogokan partai oposisi

A2) Menyelenggarakan Konfrensi Asia- Afrika ( KAA)

A3) Membentuk panitia pemilihan umum yang diketuai Hadikusumo

B1) Menyelenggarakan Pemilihan Umum pertama pada 1955

B2) Membatalkan hasil Konfrensi Meja Bundar yang berkaitan utang Indonesia terhadap Belanda

B3) Meredam beberapa aksi separatisme diberbagai daerah

keberhasilan yang dicapai Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 ditunjukan oleh kombinasi . . . .

• A1), A2) dan B1)

• A1), A3) dan B2)

• A1), A2) dan B3)

• A1), A3) dan B2)

• A2), A3) dan B3)