TWK UUD45

Sebelum UUD 1945 diamandemen, DPA menjadi salah satu lembaga tinggi negara. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, UUD 1945 mengalami beberapa kali amandemen dan DPA pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen ...

• Kesatu.

• Kedua.

• Ketiga.

• Keempat.

• Kelima.

Amandemen UUD 1945 dilakukan agar UUD 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya amandemen, membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen, batang tubuh terdiri atas ...

• 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan.

• 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan serta penjelasan.

• 22 bab, 37 pasal, 2 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan.

• 20 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan,dan 2 pasal aturan tambahan serta penjelasan.

• 16 bab, 37 pasal, 3 aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.

Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai beberapa fungsi untuk Negara. Sebagai hukum tertinggi UUD 1945 berfungsi sebagai...

• Mengikat seluruh warga negara.

• Sebagai acuan dan alat untuK mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku.

• Memuat tugas lembaga negara dan pelaksanaannya.

• Untuk menentukan lembaga negara.

• Menentukan kehidupan negara kedepannya

Penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia dilakukan oleh ...

• BPUPKI.

• Panitia sembilan.

• PPKI.

• Presiden.

• Dewan konstituante

UUD 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar Negara Indonesia pada tanggal...

• 1 Juni 1945.

• 16 Agustus 1945.

• 18 Agustus 1945.

• 19 Agustus 1945.

• 20 Agustus 1945.

Pada saat Konstitusi RIS berlaku, alat kelengkapan Republik Indonesia Serikat terdiri atas enam lembaga. Yang bukan menjadi alat kelengkapan pada masa Republik Indonesia Serikat adalah ...

• Dewan Pertimbangan Agung Sementara

• Presiden

• Menteri

• Senat

• DPR

Indonesia telah mengalami beberapa kali fase perubahan konstitusi. Ada masa dimana konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi RIS. Masa berlakunya konstitusi RIS adalah ...

• 19 Oktober 1999

• 5 Juli 1959—19 Oktober 1999

• 17 Agustus 1950—5 Juli 1959

• 27 Desember 1949—17 Agustus 1950

• 18Agustus 1945—27 Desember 1949

Pemerintahan RIS menganut sistem kabinet parlementer dimana kebijakan dan tanggung jawab kekuasaan pemerintah berada di tangan menteri, baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal sistem perwakilan bikameral, yaitu...

• Presiden dan DPR.

• Senat dan DPR.

• Presiden dan Senat.

• DPR dan MPR.

• MPR dan Presiden.

Pada saat berlakunya UUD 1945 pertama kali, yang berkedudukan sebagai pembantu presiden adalah ...

• Senat.

• Menteri.

• Komite Nasional.

• Perdana Menteri.

• DPR.

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak menjadi tanggung jawab Negara. Hal ini sesuai dengan pasal...

• 33 ayat 4.

• 31 ayat 3.

• 34 ayat 3.

• 34 ayat 2.

• 33 ayat 3