soal APBN DAN APBD

Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut!

(1) Presiden menyampaikan RAPBN beserta Nota

Keuangan (NK) dan dokumen pendukung kepada DPR.

(2) Jika ditolak, RAPBN direvisi kemudian diajukan kembali kepada PR dan / atau menggunakan APBN tahun anggaran sebelumnya.

(3) Jika diterima, RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan.

(4) RAPBN beserta Nota Keuangan dibahas dalam rapat paripurna dilanjutkan Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah (Menteri Keuangan) dan Gubernur Bl.

(5) Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN.

Mekanisme penyusunan APBN terdapat pada

angka.

• (1), (2), (3), (4) dan (5)

• (1), (5), (4), (3) dan (2)

• (4), (1), (3), (1) dan (2)

• (5), (4), (3), (1) dan (2)

• (5), (4), (3), (2) dan (1)

Pemerintah memerlukan banyak dana untuk

melaksanakan program pembangunan nasional.

Pembiayaan pembangunan diperoleh dari

berbagai sumber pendapatan. Berikut pernyataan

yang tepat mengenai Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) adalah ...

• suatu daftar yang dikeluarkan pemerintah

  setiap permulaan tahun anggaran yang berisi

  proyek dari pemerintah untuk meningkatkan

  pendapatan masyarakat

• suatu daftar yang memuat perincian pendapatan dari suatu negara yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun

• suatu daftar yang disusun sedemikian rupa yang menunjukkan perincian uang yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melayani masyarakat

• suatu daftar yang disusun sedemikian rupa

  berisi jenis pengeluaran untuk menggerakkan

  roda pemerintahan

• suatu daftar memuat perincian pendapatan

  dan pengeluaran negara dinyatakan dalam

  jumlah uang dalam kurun waktu tertentu

Belanja negara tercermin dalam daftar sebagai berikut.

(1) Dana bagi hasil

(2) Pembiayaan bunga utang

(3) Dana alokasi umum

(4) Dana alokasi khusus

(5) Subsidi

(6) Belanja modal

Belanja pemerintah pusat yang tepat ditunjukkan oleh angka...

• (1), (2) dan (3)

• (1), (4) dan (5)

• (2), (3) dan (4)

• (2), (5) dan (6)

• (4), (5) dan (6)

Apabila realisasi pengeluaran negara lebih besar

dari pada penerimaan negara, pemerintah akan

menjalankan kebijakan anggaran ...

• seimbang

• dinamis

• surplus

• defisit

• tetap

Perhatikan data APBN berikut (dalam triliun rupiah)

Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasinya yaitu ....

• mengurangi utang luar negeri

• menjual surat utang negara (SUN)

• menjual saham BUMN kepada publik

• memberikan tambahan alokasi ke daerah

• memberikan subsidi kepada rakyat miskin

Anggaran pemerintah menjadi alat memelihara dan

mengupayakan keseimbangan fundamental

dalam perekonomian nasional. Pernyataan

tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN

yaitu fungsi

• perencanaan

• stabilisasi

• distribusi

• otorisasi

• alokasi

Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus merupakan anggaran yang dimasukkan sumber penerimaan daerah dalam pos

• retribusi daerah

• pinjaman daerah

• dana perimbangan

• pendapatan asli daerah

• keuntungan dari BUMD

Daerah Indramayu berusaha meningkatkan anggaran

pendapatan dan belanja daerah. Dampak positif

peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) di daerah tersebut adalah ...

• terciptanya pemerataan pendapatan nasional

• tersedianya subsidi bagi rakyat miskin

• meningkatnya penghasilan PNS daerah setempat

• meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana

• meningkatnya produktivitas faktor produksi usaha tertentu

APBD di daerah Jawa Barat mengalami defisit. Untuk

menutup defisit APBD, tindakan yang dilakukan

pemerintah daerah yaitu ....

• mengalokasikan dana alokasi khusus

• mengalokasikan dana alokasi umum

• menerbitkan surat utang negara

• mencari pinjaman daerah

• mengalokasikan dana bagi hasil

Dalam mekanisme penyusunan APBD, apabila

RAPBD yang diajukan pemerintah daerah ditolak

DPRD, tindakan yang dilakukan pemerintah

daerah adalah....

• merevisi RAPBD kemudian mengajukannya kepada DPR

• mengajukan hasil revisi RAPBD kepada presiden

• merevisi kemudian mengajukan kembali pada DPRD

• mengajukan RAPBD kepada kepala daerah

• membuat RAPBD terbaru yang berbeda