batle usbn 2

Perhatikan jenis peraturan perudang-undangannasional di bawah ini !

1) UUD 1945

2) Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu)

3) Ketetapan MPR

4) Peraturan Presiden

5) Peraturan Pemerintah

6) Peraturan Daerah Provinsi

7) Peraturan Daerah Kabupaten

Berdasarkan pasal 7 Undang - Undang No. 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang benar ditunjukkan pada urutan nomor ….

• 1,2,3,5,4,6, dan 7

• 1,5,2,3,4,6, dan 7

• 1,3,2,5,4,6, dan 7

• 1,2,5,3,4,6, dan 7

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang yang pertama. Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 yang berhubungan langsung dengan konstitusi adalah ….<br />

• menetapkan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden
• membentuk Komite Nasional (KNIP) untuk membantu tugas-tugas Presiden
• membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara Indonesia
• menetapkan Undang Undang Dasar Tahun 1945

Tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah ....

• mempertegas dan memperkuat kedudukan pemerintah

• menyempurnakan aturan dasar negara mengenai ketatanegaraan negara

• untuk memberikan pengukuhan hukum pada pemerintah

• melindungi penguasa dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara hierarkis. Makna hierarki peraturan perundangan adalah peraturan yang ….

• lebih rendah menjadi pertimbangan pembuatan peraturan diatasnya
• lebih tinggi menjadi sumber dan dasar bagi peraturan dibawahnya
• bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum
• baru disahkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang lama

Pokok pikiran keempat merupakan dasar moral negara yang pada hakekatnya merupakan suatu penjabaran dari Pancasila yaitu sila .…

• pertama dan kedua

• ketiga

• keempat

• kelima

Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara, terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan keluar adalah ....

• kekuasaan dan kewenangan suatu negara untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain

• kekuasaan suatu negara untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain

• kekuasaan untuk mengelola semua sumber daya alam yang ada di wilayahnya tanpa campur tangan negara lain

• . kekuasaan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan semua sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain

Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Kepala Pemerintahan dipilih oleh Parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(4) Kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden/raja/kaisar.

(5) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

Ciri sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia, ditunjukkan pada nomor ....

• (1), (2), dan (3)

• (1), (3), dan (5)

• (2), (3), dan (4)

• (3), (4), dan (5)

Sebagai bangsa Indonesia kita harus dapat mengembangkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, walaupun dimanapun kita berada. Hal ini sesuai dengan perintah dari pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni pada pokok pikiran....

• pokok pikiran keadilan sosial

• pokok pikiran persatuan

• pokok pikiran kedaulatan rakyat

• pokok pikiran keTuhanan

Pasal 20A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Hak DPR ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif. Salah satu hak DPR adalah hak Interpelasi, yaitu hak DPR untuk....<br />

• menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
• melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah diduga bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan hal penting dan strategis dan berdampak luas pada masyarakat
• meminta keterangan dan penjelasan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara
• menyatakan secara tertulis segala hal dalam lembaga tanpa boleh dituntut di muka pengadilan

Tugas BPK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah....

• memeriksa pengelolaaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasilnya diserahkan kepada DPR.

• memeriksa pengelolaaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasilnya diserahkan kepada Presiden.

• memeriksa pejabat dan aparatur negara yang terlibat dalam penyalahgunaan penggunaaan keuangan negara

• mengawasi pejabat dan aparatur negara yang memimpin proyek pembangunan infrastruktur di daerah dan melaporkan hasilnya ke DPR